 |
| Kepala Bapenda Provinsi Lampung dan Komisi III DPRD Lampung (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Mencuatnya kabar jika Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menggelar Rakor Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Novotel di saat perolehan PKB baru 32% dan PAD 59%, mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah.
Legislator senior asal Partai Golkar itu pun langsung menanyakan kepada Kepala Bapenda Lampung, Saipul mengenai dana kegiatan di Ballroom Hotel Novotel tersebut.
Lalu apa jawaban Saipul kepada Ketua Komisi III DPRD Lampung yang merupakan mitra kerjanya? "Yang punya acara itu Jasa Raharja. Bukan Bapenda," jawab Saipul kepada Supriyadi Hamzah, Selasa siang, 22 September 2026, melalui pesan WhatsApp.
Ditambahkan Saipul: "Bisa media cek ke Jasa Raharja. Kita bantu laksanakan acaranya saja agar sukses. Dana dari Kanwil Jasa Raharja."
Kepada inilampung.com, Ketua Komisi III DPRD Lampung Supriyadi Hamzah menyatakan dirinya bertanya langsung kepada Kepala Bapenda agar jelas penggunaan anggarannya.
"Kami terus melaksanakan tugas pengawasan, khususnya dalam penggunaan anggaran. Era efisiensi ini mesti benar-benar terukur penggunaan anggaran pemerintah daerah," ucapnya.
Sementara anggota Komisi III Munir Abdul Haris menyesalkan jika kegiatan Rakor Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 menggunakan dana APBD Provinsi Lampung. Pasalnya, sampai saat ini pendapatan daerah masih jauh dari target.
Ia menyarankan kepada OPD mitra Kerja Komisi III untuk memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki Pemprov Lampung bila akan melaksanakan kegiatan berskala besar.
"Pemprov kan punya Gedung Pusiban dan Balai Keratun. Manfaatkan saja sarana yang ada. Nggak perlu acara di hotel. Menghamburkan anggaran saja," tutur legislator asal PKB ini.
Diberitakan sebelumnya, Selasa pagi, 22 September 2026, Bapenda Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel.
Rakor Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 bertajuk "Sinergi Kolaborasi untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan" yang dibuka Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Hotel Novotel ini digelar di saat kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda masih jauh panggang dari api.
Sampai pertengahan September 2026, perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) -salah satu tugas utama Samsat- baru mencapai 32% dari target. Secara total, capaian PAD Provinsi Lampung pun masih berada di kisaran 59%.
Memang, sejumlah sumber pendapatan telah melampaui target, namun beberapa sektor utama masih membutuhkan optimalisasi, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Saipul, beberapa waktu lalu mengatakan, capaian tersebut masih akan bergerak mengingat triwulan III belum berakhir.
"Memang ada target PAD kita yang sudah melampaui target, ada yang memang belum. Yang belum itu misalnya PKB, pajak kendaraan bermotor ini masih terus kita kelola," kata Saipul sebagaimana dikutip dari lampungrilis.id.
Berdasarkan capaian hingga pertengahan September, realisasi PKB baru sekitar 32%. Sementara pajak rokok yang pembayarannya dilakukan secara triwulanan, baru mencapai sekitar 52% setelah dua triwulan.
Di sisi lain, sejumlah jenis pajak telah menunjukkan capaian lebih tinggi. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) telah mencapai sekitar 92%, sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai 94%.
Pajak air permukaan (PAP) telah mencapai 110%, pajak alat berat sekitar 121%, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mencapai sekitar 139%.
Untuk retribusi daerah secara keseluruhan, Saipul menyebut realisasinya telah mencapai sekitar 76,69%.
Sedangkan secara keseluruhan PAD, realisasinya hingga pertengahan September masih berada di kisaran 59% dari target.
Sebagaimana diketahui, dalam APBD tahun 2026 Pemprov Lampung menargetkan PAD sebesar Rp4.025.032.820.130. Melalui Perubahan APBD target tersebut dikurangi Rp17.398.406.400. Sehingga PAD yang harus dicapai senilai Rp4.007.634 413 730.
Perinciannya: pajak daerah ditargetkan Rp3.231.083.331.000 pada APBD Murni, dilakukan pengurangan Rp34.000.000.000 di APBD Perubahan. Target pajak daerah menjadi Rp3.197.083.331.000.
Sementara retribusi daerah ditargetkan dalam APBD Murni Rp481.946.670.000 ditambah Rp16.601.593.600 melalui APBD Perubahan. Dengan demikian, target retribusi daerah menjadi Rp498.548.263.600.
Singgung Kepatuhan Masyarakat
Kepala Bapenda, Saipul, menyebut rendahnya capaian PKB saat ini salah satunya dipengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Menurutnya, salah satu faktor yang diduga membuat masyarakat menunda pembayaran adalah kebijakan pemutihan pajak yang pernah diberlakukan.
Dikatakan, pola pengawasan pembayaran pajak kendaraan juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya masyarakat cenderung mengantisipasi razia di jalan, saat ini penindakan pelanggaran lalu lintas lebih banyak dilakukan melalui sistem tilang elektronik dengan dukungan kepolisian.
Meski begitu, Saipul tetap optimis. Ditegaskan, Bapenda Lampung masih memiliki waktu untuk menggenjot penerimaan hingga akhir tahun. Terlebih, mekanisme pembayaran sejumlah jenis pendapatan berbeda, ada yang dilakukan harian, bulanan maupun triwulanan.
"Kalau kita lihat di tengah bulan seperti ini, memang belum klop angkanya. Kalau triwulan mestinya di angka 75%. Sekarang memang baru sekitar 59%, tapi InsyaAllah di akhir September nanti kita lihat, mungkin bisa di atas 70%. Target kita triwulan ketiga bisa tercapai," jelasnya.
Selain PAD, Saipul juga menyampaikan perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Hingga 16 September 2026, realisasi pendapatan transfer disebut telah mencapai sekitar 78,91%.
Sedangkan secara keseluruhan, pendapatan pemerintah daerah Lampung telah mencapai sekitar 66,30% dari target. (zal/inilampung)