 |
| Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Rencana Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, mengajukan pinjaman daerah senilai Rp70 miliaran pada tahun anggaran 2027 mendatang, langsung menuai kritik tajam dari anggota Dewan.
Dengan lantang, lima Fraksi di DPRD Pesawaran kompak meminta rencana utang bernilai jumbo itu dikaji ulang secara total.
Lima Fraksi yang mengkritik tajam rencana Bupati Nanda mengajukan pinjaman ke pihak ketiga itu adalah Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat Persatuan, dan Golkar.
Memang, kelima Fraksi tersebut tidak menolak mentah-mentah rencana Bupati Nanda, namun memberi sinyal keras: "Jangan asal utang kalau akhirnya rakyat yang menanggung beban bunga dan cicilan."
Kritik tajam dan sikap keras kelima Fraksi DPRD Pesawaran itu mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Pesawaran dalam rangka Penyampaian KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Pesawaran, Senin, 12 Oktober 2026.
Yang menjadi sorotan para wakil rakyat, rencana pinjaman sebesar Rp70 miliar itu diajukan di tengah proyeksi defisit APBD 2027 yang mencapai Rp83,28 miliar. Artinya, masih ada selisih Rp13 miliar lebih yang belum jelas alan ditutup memakai apa.
Ketua Fraksi PDIP, Harno, menegaskan persetujuan KUA-PPAS bukan berarti DPRD tutup mata soal utang.
Terang-terangan Harno menantang Pemkab Pesawaran untuk membuka semuanya secara transparan.
"Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, uang Rp70 miliar itu mau dipakai untuk apa, proyeknya apa, perjanjian pinjamannya bagaimana, jadwal bayar bunganya kapan, dan sanggup tidak fiskal kita membayarnya," urainya dengan suara lantang.
Menurutnya, pinjaman daerah bukan sekadar mencari tambahan uang pembangunan. Ada konsekuensi jangka panjang berupa kewajiban membayar pokok dan bunga yang bisa menggerus APBD tahun-tahun berikutnya dan mengganggu pelayanan publik.
Yang Sentuh Rakyat Cuma 1,88%
Sorotan lebih tajam lagi soal struktur belanja. APBD Pesawaran TA 2027 direncanakan Rp1,057 triliun, namun belanja operasi masih mendominasi. Belanja modal yang langsung menyentuh infrastruktur, pendidikan dan kesehatan justru hanya sekitar 1,88 persen saja.
"Kalau belanja modal hanya 1,88 persen, lalu untuk apa pinjam Rp70 miliar atas nama pembangunan? Jangan sampai rakyat hanya mendengar besarnya utang, tapi tidak tahu pembangunan apa yang mereka dapat," kritik Fraksi PDIP.
Menanggapi semprotan legislatif, Bupati Nanda Indira memilih pasang badan dengan nada diplomatis. Ia mengaku terbuka untuk dievaluasi, bahkan siap jika rencana pinjaman itu batal.
"Pada prinsipnya, kalaupun batal, kita siap. Monggo dievaluasi. Kami terbuka. Prinsipnya, kita sama-sama ingin membangun Pesawaran. Silahkan Ketua DPRD dan Badan Anggaran untuk sama-sama mengkaji ulang," ujar Nanda dengan pelan bernada getir.
Sementara Ketua DPRD Pesawaran, Achmad Rico Julian, memastikan nasib pinjaman Rp70 miliar itu belum final. Masih akan dikaji lebih mendalam oleh Badan Anggaran bersama eksekutif.
"Evaluasi itu bisa diteruskan untuk melakukan pinjaman ataupun tidak. Artinya, nanti kita kaji lagi. Beberapa Fraksi juga menginginkan apabila pinjaman itu terlaksana, pembangunan bisa menyentuh seluruh kecamatan yang ada," kata Rico.
Jika fiskal daerah dinilai tidak mampu, sambungnya, DPRD tidak segan untuk tidak merealisasikan pinjaman tersebut.
Namun jika tetap dilanjutkan, Rico menegaskan satu syarat mutlak: pembangunan harus merata, tidak hanya di satu dua kecamatan.
"Pembahasan masih dinamis dan sikap fraksi-fraksi belum dapat disimpulkan sebagai penolakan ataupun persetujuan," tegasnya.
Menurut catatan inilampung.com, Pemkab Pesawaran era Dendi Ramadhona Kaligis menjabat Bupati, sempat beberapa kali mengajukan pinjaman, baik ke PT SMI maupun Bank Jabar-Banten (BJB).
Namun, hal itu tidak mendongkrak perkembangan perekonomian masyarakat. Terbukti, hingga tahun anggaran 2025 lalu, Pemkab Pesawaran tetap mengalami desifit anggaran dalam jumlah relatif besar . (zal/inilampung)