Catatan lepas Gunawan Handoko -Pengamat kebijakan publik dari PUSKAP Provinsi Lampung
Di era digital ini kita sering menyaksikan konten milik pejabat publik. Setiap hari, layar kita dipenuhi dengan video yang sinematik, transisi yang mulus dan narasi yang heroik. Di balik narasi “transparansi,” media sosial kerap dimanfaatkan sebagai tameng politik untuk mengaburkan realitas dan menutupi rapor merah kepemimpinan.
Konten visual yang estetis sering digunakan untuk memanipulasi persepsi publik dengan menampilkan pemimpin yang terlihat bekerja, terlihat merakyat, terlihat sempurna. Dalam psikologi ada istilah kompensasi negatif, yakni mekanisme pertahanan diri ketika seseorang merasa gagal dan tidak mampu memperbaiki kegagalan di dunia nyata. Lalu ditutupi dengan melakukan hal yang berlebihan di dunia maya yang lebih mudah dikendalikan dan lebih mudah dilihat orang.
Pemborosan anggaran humas tidak masalah. Banyak instansi pemerintahan yang mengalokasikan anggaran besar untuk menyewa tim kreatif, editor video profesional, dan pembuat konten untuk memastikan satu hal: bahwa di layar ponsel rakyat, semua harus terlihat baik-baik saja. Kegagalan yang nyata ditutup dengan keberhasilan yang direkayasa. Dibuatlah akun resmi sebagai panggung besar dengan menggunakan strategi komunikasi politik digital yang cukup terarah.
Ada drama “Pahlawan Jalanan,” dimana kamera menangkap momen pejabat menyusuri lorong sempit dalam kondisi becek dan rusak. Targetnya, untuk menghilangkan batasan jarak yang elitis. Rakyat melihat pemimpinnya mau kotor-kotoran demi mereka. Ada drama “Emosional dan Sentimental,” dimana kamera fokus close-up pada tangisan warga lansia atau disabilitas saat menerima bantuan kursi roda dan alat kesehatan.
Targetnya, memicu rasa haru massal, sekaligus menurunkan daya kritis penonton terhadap masalah struktural. Ada drama “Interaksi Spontan” berupa uang kaget. Video berdurasi pendek memperlihatkan ketika pejabat melakukan transaksi memborong dagangan kecil, lalu dibagikan kepada semua yang ada disana. Atau saat pejabat menyelipkan lembaran uang dari kantongnya. Targetnya, untuk membangun pesona pemimpin yang royal, murah hati, dan menjadi “penyelamat instan” kemiskinan.
Ada drama “Penyederhanaan Kebijakan Kompleks,” konten pendek yang menegaskan narasi tunggal: “berobat itu GRATIS, cukup bawa KTP”. Targetnya, memberikan solusi instan yang gampang diingat masyarakat bawah, tanpa perlu memahami kerumitan birokrasi APBD. Konten blusukannya tidak dikemas kaku seperti humas Pemda jaman dulu. Tim kreatif menggunakan teknik editing video terkini, transisi dinamis, serta latar belakang musik yang menggugah rasa empati.
Dengan jumlah pengikut/netizen mencapai ratusan ribu, akun-akun ini memproduksi konten lapangan secara masif. Tiada hari tanpa ngonten. Tujuannya untuk memastikan bahwa saat warga membuka media sosial, yang muncul adalah video kebaikan sang pejabat, sehingga menutupi berita negatif media massa mengenai defisit anggaran, utang yang menggunung, jalan lingkungan rusak, dan lainnya. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hari itu juga, pemberian kursi roda atau uang tunai adalah tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung. Mereka umumnya tidak ambil pusing dengan masalah makro yang ada.
Berbeda dengan kelompok kritis kelas menengah dan akademisi. Mereka melihat konten ini sebagai “Politik Gentong Babi” versi digital. Kebijakan ini dinilai membiarkan sistem dasar rusak, seperti jalan, drainase, dan tata ruang. Tetapi menambahnya dengan pencitraan murah hati jangka pendek dengan menggunakan instrumen APBD. Pada akhirnya, media sosial milik pejabat berhasil menciptakan “realitas alternatif”.
Di dunia nyata, pemerintahan yang dipimpinnya sedang menghadapi beban utang pembangunan dan sorotan hukum. Tapi di layar gawai, masyarakat menganggap tata kelola pemerintahan baik-baik saja dan penuh dengan kehangatan sosial. Dalam ilmu politik pola ini jamak dikenal sebagai gabungan dari populisme karitatif dan cyber blusukan. Inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai “Negara Konten,” sebuah kondisi dimana citra lebih penting daripada kerja. Persepsi lebih mahal daripada pelayanan. Pemimpin tidak lagi dinilai dari apa yang ia bangun dan kerjakan, tapi dari apa yang ia posting. Konten bukan lagi menjadi laporan dari sebuah kerja, justru menjadi pengganti dari kerja itu sendiri.
Tentu ini berbahaya, karena dua alasan. Pertama, pemimpin menjadi mabuk dengan kontennya sendiri. Ia percaya bahwa like, view, dan komentar positif adalah cerminan kinerja. Padahal, itu hanyalah hasil kepiawaian dari tim kreatif yang ia bayar. Kedua, rakyat perlahan diubah perannya. Dari warga yang berhak menagih haknya, menjadi penonton yang hanya bertugas memuji tontonan.
Padahal, tugas utama pemimpin adalah memastikan hak-hak paling kecil warganya terpenuhi di tempat yang paling sunyi, bahkan tidak pernah masuk kamera. Konten yang baik seharusnya lahir dari kerja yang baik. Bukan kerja baik yang dipaksa-paksa lahir demi sebuah konten.
Jika sebuah kekuasaan harus terlihat baik hanya karena filter, musik dan tim kreatif, maka ada yang salah dengan kekuasaan itu sendiri. Karena pada akhirnya rakyat tidak hidup di dalam akun Facebooks atau feed Istagram. Rakyat hidup didalam kenyataan yang seringkali tidak pernah masuk ke dalam feed itu. Konten pejabat seperti ini rawan bias kepentingan politik dan tidak akuntabel. Justru membuat masyarakat pada budaya ketergantungan instan. Publik menilai ini sebagai pencitraan intensif untuk membangun narasi bahwa pejabat “peduli dan merakyat” guna menutupi sentimen negatif yang terjadi di pemerintahan.
Banyak akademisi dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa dengan terus memproduksi konten humanis di media sosial, pejabat sedang berusaha menggeser opini publik. Isu-isu berat seperti utang tunda bayar ke kontraktor, jalan rusak, dan pelanggaran imbauan KPK terkait hibah, dicoba diredam dengan membanjiri ruang publik menggunakan narasi kebaikan individu pejabat. Kontras realitas: bantuan Rp1 juta vs devisit ratusan miliar. Tapi publik banyak yang cerdas dalam membaca dan menilai.
Pejabat yang paling rajin membuat konten, biasanya pejabat yang paling sepi prestasi. Karena pejabat yang benar-benar bekerja, tidak punya waktu untuk terus-menerus membuat konten. Logikanya sederhana: Pejabat berprestasi kontennya adalah efek samping. Prestasinya ada duluan di lapangan. Tim konten hanya tinggal merekam. Kontennya natural, apa adanya. Berbeda dengan pejabat yang minim prestasi, kontennya menjadi produk utama. Karena tidak ada yang bisa direkam di lapangan, maka yang harus dibangun adalah panggungnya.
Maka, untuk menilai pejabat di era digital cukup dengan melihat frekuensi kontennya. Semakin sering ia menjelaskan bahwa ia bekerja melalui konten, semakin besar kemungkinan bahwa di lapangan ia memang tidak bekerja. Padahal, konten yang berlebihan merupakan pengakuan yang tidak disadari tentang kekurangan yang berlebihan. (**)