| Letjen TNI Kristomei Sianturi saat dilantik menjadi Kepala BNPB, Kamis 15 Oktober 2026. (lampungfolk) |
INILAMPUNGCOM - Kamis petang, 15 Oktober 2026, Pangdam XXI/Radin Inten Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Suharyanto.
Masuknya Letjen Kristomei memimpin BNPB di saat lembaga pemerintah dengan tugas utama menangani beragam persoalan kebencanaan itu tengah didera persoalan dugaan tindak pidana korupsi.
Seiring aksi OTT KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026, yang menangkap 14 orang dan akhirnya ditetapkan lima tersangka, salah satunya adalah Bima S yang diketahui merupakan adik Letjen TNI Suharyanto.
Lalu apa yang akan dilakukan Letjen Kristomei Sianturi sebagai nakhoda baru BNPB di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi di seluruh pelosok Tanah Air saat ini? Seusai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan arah kebijakan baru penanggulangan bencana di Indonesia yang berfokus pada empat pilar utama.
Apa saja itu? Kolaborasi multisektor, responsivitas cepat, integrasi sistemik, dan sinkronisasi regulasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Diuraikan, langkah awal adalah konsolidasi internal dan respons cepat di lapangan. Langkah darurat dan konsolidasi akan berjalan secara paralel.
Menurutnya, BNPB tidak memiliki waktu untuk bersantai, mengingat sejumlah bencana alam kini tengah menerjang berbagai penjuru negeri.
"Langkah awal yang segera saya ambil adalah melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh. Kita perlu memetakan kembali kapabilitas dan kesiapan personel serta sistem, namun di saat yang sama kita wajib langsung bergerak cepat memimpin upaya mitigasi dan penanganan bencana yang sedang terjadi di lapangan," tegas Letjen Kristomei.
Situasi bencana di Indonesia belakangan ini memang membutuhkan perhatian intensif. Berdasarkan catatan dan pantauan kondisi terkini, beberapa wilayah tengah dilanda musibah yang beragam, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area perkebunan dan gambut, ancaman banjir musiman akibat cuaca ekstrem, hingga aktivitas vulkanik serta erupsi sejumlah gunung berapi aktif.
Filosofi Tali Tambang
Untuk mengatasi kompleksitas bencana alam di Indonesia, Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengusung paradigma penanganan terpadu yang memosisikan penanggulangan bencana sebagai tugas bersama seluruh komponen bangsa.
Ia menganalogikan sinergi lintas lembaga ini layaknya sebuah tali tambang.
"Kekuatan tali tambang tidak terletak pada satu helai benang saja, melainkan pada pilinan erat seluruh bagian yang saling mengunci dan menguatkan. Begitu pula penanggulangan bencana di Indonesia. Keberhasilan kita berada pada keterpaduan seluruh elemen pemerintah pusat, kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.
Filosofi ini menekankan bahwa BNPB tidak akan lagi bekerja dalam kerangka silo atau bergerak sendiri-sendiri. Pendekatan ego-sektoral antarlembaga harus dikikis habis guna menciptakan ekosistem penanganan krisis yang dinamis, fleksibel, serta memiliki kecepatan respons tinggi (rapid response).
Sinkronisasi Regulasi Pusat-Daerah
Salah satu poin krusial yang digarisbawahi oleh pimpinan baru BNPB tersebut adalah pentingnya menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Diakuinya, ketidakselarasan aturan sering kali menjadi penghambat taktis ketika krisis terjadi di daerah, mulai dari birokrasi penyaluran bantuan, penetapan status tanggap darurat, hingga koordinasi taktis di lapangan.
Selain sinkronisasi kebijakan, BNPB dibawah kendali Letjen Ktistomei Sianturi bertekad memperkuat kolaborasi operasional dengan lembaga-lembaga teknis pemantau kebencanaan, utamanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Integrasi data kondisi cuaca, pemetaan potensi gempa, serta sistem peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi modern dari BMKG akan disambungkan langsung ke dalam sistem komando BNPB.
Melalui integrasi data yang presisi:
1. Peringatan Dini Cepat: Informasi perubahan cuaca ekstrem dapat diteruskan dalam hitungan detik ke BPBD tingkat kabupaten/kota.
2. Mobilisasi Logistik Presisi: Penyaluran bantuan darurat dapat disesuaikan secara akurat dengan estimasi jumlah korban dan tingkat kerusakan.
3. Penyelarasan APBD/APBN: Pengalokasian dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat dapat diakses lebih transparan dan efisien sesuai payung hukum yang harmonis.
Poin Utama Strategi Baru BNPB
Untuk memastikan efektivitas kerja dalam lima tahun ke depan, berikut adalah empat pilar aksi utama yang diusung oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi:
1. Kolaborasi (Collaboration): Mengintegrasikan seluruh potensi nasional, termasuk sektor swasta, akademisi, media, serta organisasi relawan kemanusiaan.
2. Responsif (Responsiveness): Mempercepat durasi waktu tanggap (response time) sejak laporan bencana pertama kali diterima hingga tim penyelamat dan bantuan tiba di lokasi.
3. Integratif (Integrative): Menyambungkan seluruh data kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi alur komando dari tingkat nasional hingga desa.
4. Sinkronisasi (Synchronization): Harmonisasi aturan tata kelola krisis serta penyelarasan program mitigasi bencana antara pemerintah pusat dan daerah.
Tantangan Nyata dan Harapan Publik
Pelantikan Kepala BNPB ini berlangsung bertepatan dengan momentum penyegaran kepemimpinan nasional di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tantangan geofisika Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) serta dampak perubahan iklim global yang kian terasa, harapan publik terhadap BNPB sangatlah tinggi.
Masyarakat menantikan implementasi nyata dari konsep "respons cepat" dan "kolaborasi" ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengurangan risiko bencana (mitigasi) sebelum musibah terjadi, bukan sekadar penanganan pascabencana.
Dengan komitmen kepemimpinan baru dan pendekatan komprehensif yang memadukan kekuatan militer, sipil, serta masyarakat, BNPB diharapkan mampu bertransformasi menjadi lembaga penanggulangan krisis yang semakin tangguh, modern, dan dicintai rakyat. (zal/inilampung)