Oleh Rizal SN | Pemerhati Kebijakan Piblik
Memasuki hari ketiga sosialisasi para calon ke tiap fakutas dalam rangkaian Pemilihan Rektor Universitas Lampung periode 2027–2031.
Hal yang mengangetkan adalah percakapan dikalangan civitas akademik (dosen, tendik dan mahasiswa) yang beredar di tiap fakultas sudah bergeser tema. Bukan tentang apa visi calon. Bukan tentang rekam jejak akademik. Bukan tentang program yang ditawarkan. Melainkan tentang satu pertanyaan yang terasa jauh lebih "praktis": siapa yang sudah dapat restu dari pusat?
Tidak juga keliru, Pertanyaan itu lahir dari desain sistem aturan, bukan dari mentalitas buruk sivitas akademika. Ketika pemerintah pusat memegang 35 persen bobot suara dalam kontestasi tentu menjadi penentu. Calon dengan segala kemampuan yang ada akan membangun kesan kedekatan dengan pusat kekuasaan sebagai strategi yang rasional.
Patronase
Patronase disini sebagai diksi kata bahwa Calon ini sudah endore pusat.Hal ini menjadikan calon dengan tim suksesnya yang sejatinya menghabiskan energinya meyakinkan sivitas akademika melalui gagasan dan rekam jejak, justru terjebak membangun koneksi ke luar kampus, merawat citra sebagai kandidat yang "aman", dan memblasting infomasi seolah-olah Pilrek Unila sudah selesai.
Situasi tersebut pangkalnya dari pernyataan secara terbuka dari seorang Ketua Komisi III DPR RI yang dimuat di medsos pribadi dan beredar luas dikalangan kampus dan publik, untuk mendukung satu calon yang pantas jadi Rektor. Pesan ini menjadi serius dan menjadi perhatian semua kalangan.
Siapa pun berhak berpendapat. Namun formalitasnya tidak menghapus bobot simbolik sebuah pernyataan. Ketika yang berbicara adalah pejabat publik dengan posisi strategis "pendapat personal" kehilangan wataknya begitu diucapkan.
Keadaan ini, mengudang kewarasan dalam artian DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan namun proses Pilrek ini, ada jarak fundamental yang tidak boleh dikompromikan antara mengawasi proses dan mendukung kandidat tertentu dalam Pilrek Unila. Ketika jarak itu terscemari bukan saja citra sang calon yang rusak namun bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas calon termasuk seluruh proses Pilrek yang kini tengah berlangsung.
Menang Tapi Tidak Berwibawa
Sepanjang proses pemilihan berlangsung, narasi tentang lobi dan restu yang telah beredar dan mengendap di benak sivitas akademika. Apa yang tersisa dari kemenangan itu?
Sebuah jabatan yang sah, tapi dibayangi defisit legitimasi. Semua civitas akademika paham bahwa defisit legitimasi jauh lebih berbahaya daripada defisit anggaran. Ia tidak bisa ditambal dengan program kerja yang bagus. Ia tidak bisa diselesaikan dengan laporan kinerja yang memuaskan. Ia akan terus menghantui setiap keputusan penting yang diambil, setiap kebijakan yang diterbitkan, setiap konflik internal yang muncul: Apakah rektor ini memimpin karena kapasitasnya, atau karena koneksinya? Ngerikan….
Universitas Bukan Arena Rebutan Jabatan
Semua sudah tahu, Unila punya riwayat kelam, sebagai kampus pertama yang Pimpinannya terjaring OTT KPK, untuk itu kedepan sudah sepantasnya membutuhkan pemimpin yang legitimasinya kuat, berwibawa dan melekat sifat kenegaraan terlebih mampu menjadikan kampus yang bereputasi intenasional-nasional dan daerah.
Pertanyaan yang paling sederhana: siapa yang paling mampu membawa Unila maju secara akademik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat?, jawabannya bukan siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, atau yang sudah didukung oleh ketua Komisi III. Bukan pula siapa yang paling piawai membangun kesan sebagai pemenang sebelum pemilihan dimulai. Dan bukan juga siapa yang namanya paling sering muncul diskursus ruang publik.
Jika 35 persen suara pemerintah pusat pada akhirnya menjadi pintu masuk patronase, yang kalah bukan hanya kandidat yang tersisih. Yang kalah adalah institusi Unila, beserta seluruh reputasi yang dimiliki. Pesan ini perlu didengar dan disikapi oleh para Senator yang bakal memilih, jangan karena nila setitik, sejengkal sejengkal dan uang satu koin, lalu merusak semuanya.
Padahal sejatinya, dalam Pilrek di kampus hijau ini seharusnya menjadi tempat di mana rekam jejak lebih berharga daripada koneksi, gagasan lebih menentukan daripada rumor, dan kepemimpinan lahir dari integritas, reputasi dan kompensi bukan dari restu pusat, alumni ataupun kolega.
Itu bukan idealisme yang naif. Itu syarat minimum sebuah universitas untuk layak disebut universitas. terimkash