 |
INILAMPUNGCOM - Sikap tegas diambil Pemprov Lampung dalam upaya terus mengembangkan ekonomi masyarakat dan daerah. Pilihannya adalah memperkuat kebijakan melalui riset.
Hal itu disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, MT, pada acara The 7th Sumatranomics Conference 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis, 29 Oktober 2026.
Acara Sinergi Ekonomi Wilayah Sumatera Tahun 2026 yang diprakarsai Bank Indonesia Perwakilan Lampung itu dihadiri para akademisi, peneliti, serta jajaran Bank Indonesia dari seluruh Sumatera.
Menurut Mulyadi Irsan, kegiatan bertema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi serta Berdaya Tahan di Sumatera” itu menjadi pengingat bahwa stabilitas dan pertumbuhan yang berdaya tahan tidak lahir dengan sendirinya.
"Di sinilah pentingnya research-based policy yaitu kebijakan yang berbasis riset dan bukti dalam menghadapi semakin kompleksitas harga pangan yang bergejolak, ketidakpastian global, hingga dampak perubahan iklim. Riset membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Riset memberi kita peta sebelum melangkah, sehingga kebijakan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih akuntabel kepada masyarakat," ujar Mulyadi.
Mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Mulyadi Irsan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia beserta seluruh penyelenggara Sumatranomics 2026.
Dimana hingga penyelenggaraan yang ketujuh ini, Sumatranomics telah menjadi wadah yang mempertemukan peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan, sehingga hasil riset tidak berhenti di atas kertas, tetapi menjadi masukan nyata bagi perumusan kebijakan di daerah.
Membedah Tiga Rekomendasi
Mulyadi menjelaskan, dari rekomendasi Sumatranomics 2026 setidaknya ada tiga pelajaran penting yang dapat dipetik bersama.
Pertama, konektivitas perlu dibangun sebagai sistem layanan yang utuh, bahwa jalan tol, pelabuhan, dan akses ke destinasi wisata merupakan modal besar termasuk bagi Lampung sebagai gerbang Sumatera.
"Manfaatnya akan dirasakan penuh apabila didukung jalan pengumpan yang baik, transportasi antarmoda yang lancar, pergudangan dan rantai dingin yang memadai, serta kesiapan layanan di tingkat lokal," urainya.
Kedua, keterkaitan antarwilayah menjadikan koordinasi sebagai kunci bahwa ekonomi tidak berhenti di batas administrasi. Guncangan harga, gangguan distribusi maupun manfaat pembangunan di satu daerah dapat dengan cepat meluas ke daerah tetangga.
"Karenanya kebijakan perlu dirancang lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi dengan memperhatikan hubungan antara sentra produksi, pasar, dan wilayah konsumsi. Di sinilah sinergi antarpemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan di Sumatera menjadi semakin penting," Mulyadi menambahkan.
Ketiga, kebijakan perlu disesuaikan dengan karakter komoditas, sektor, dan wilayah yang menunjukkan bahwa Sumatera sangat beragam mulai dari struktur produksi, akses pasar, kondisi geografis, hingga kapasitas daerah berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa satu daerah yang berhasil di suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama di daerah lain.
"Pendekatan one size fits all perlu kita tinggalkan, digantikan dengan kebijakan yang lebih tepat ukuran. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, ketiga pelajaran ini akan menjadi bahan berharga dalam menyusun perencanaan dan program pembangunan daerah ke depan," pungkas Mulyadi Irsan. (kgm-1/inilampung)