 |
| Trump (ist/inilampung) |
Oleh: Udo Z Karzi
ADA orang melucu supaya orang tertawa. Ada pula orang melucu supaya dirinya kelihatan pintar. Masalahnya, ada juga orang yang sudah merasa berhasil melucu, padahal pendengarnya malah mengernyitkan dahi. Mau tertawa kok rasanya tidak sampai hati. Mau tepuk tangan, apanya yang mesti diapresiasi?
Donald Trump rupanya sedang mencoba peruntungan di kategori terakhir.
Presiden Amerika Serikat itu melontarkan candaan tentang nama Mohammad ketika berbicara soal Iran dalam sebuah kampanye politik di Georgia. Ia mengatakan bahwa jika ragu dengan nama seseorang dari Timur Tengah, panggil saja Mohammad. Menurut Trump, peluangnya sekitar 65 persen benar. Ia bahkan mengaku sudah melakukan itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah salah. Anehnya, para pendukung yang hadir tidak memberikan respons seperti yang mungkin diharapkannya.
Trump mungkin menganggap dirinya sedang melontarkan lelucon sederhana. Barangkali ia membayangkan audiens akan tergelak, kamera akan menangkap suasana riang, lalu potongan videonya beredar ke mana-mana. Namanya kembali menjadi pembicaraan. Bukankah dalam politik zaman sekarang, perhatian publik kadang dianggap sama berharganya dengan dukungan?
Tetapi, tunggu dulu, Donald!
Tidak semua yang bisa diucapkan layak dijadikan bahan candaan. Tidak semua yang terdengar lucu di kepala sendiri akan mengundang tawa orang lain. Apalagi jika bahan leluconnya menyangkut nama yang memiliki hubungan erat dengan identitas dan keyakinan keagamaan jutaan manusia.
Trump tidak sedang melucu. Ia sedang memperlihatkan betapa buruknya selera humor ketika kehilangan kepekaan.
Nama Mohammad bukan sekadar susunan huruf yang bisa dipungut sembarangan untuk membangun kelakar politik. Nama itu merupakan nama pribadi banyak orang sekaligus memiliki hubungan sangat penting dengan Nabi Muhammad dalam Islam. Orang boleh saja berbeda agama, berbeda pandangan politik, bahkan berbeda pendapat tentang Iran. Namun, perbedaan itu tidak otomatis memberikan tiket gratis untuk menjadikan identitas keagamaan sebagai bahan olok-olok.
Kalau mau mengejek politik Iran, silakan. Kalau mau mengkritik pemerintahannya, silakan. Kalau mau berdebat tentang kepemimpinan, kebijakan, atau situasi politiknya, silakan. Bahan perdebatan di dunia ini berlimpah ruah.
Mengapa harus menyeret nama yang sensitif bagi keyakinan orang lain? Apakah kehabisan bahan? Atau, jangan-jangan, dalam politik yang terlalu sibuk mencari tepuk tangan, batas antara humor dan penghinaan sudah dianggap barang usang?
Di sinilah persoalannya. Trump bukan sedang menulis fiksi. Ia tidak sedang menciptakan tokoh rekaan yang bebas diperlakukan sesuka hati di dalam sebuah novel. Ia sedang berbicara kepada publik sebagai seorang presiden. Setiap ucapannya punya bobot, jangkauan, dan konsekuensi yang berbeda dari celotehan orang di warung kopi.
Penulis fiksi boleh saja menciptakan tokoh yang pandir, rasis, arogan, atau gemar menghina orang lain. Tokoh itu bahkan bisa dibuat sebebas mungkin untuk memperlihatkan keburukan manusia. Tetapi, ada perbedaan mendasar antara menggambarkan keburukan melalui tokoh fiksi dan mengucapkan sesuatu di ruang publik dengan jabatan politik yang melekat di belakang nama.
Seorang presiden bukan sekadar manusia yang kebetulan punya mikrofon. Ia membawa tanggung jawab jabatan, mewakili negaranya, dan berbicara di hadapan masyarakat yang beragam. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semestinya semakin tinggi pula tuntutan untuk menimbang kata-kata.
Tentu saja, presiden tetap boleh bercanda. Dunia politik yang tegang kadang memang membutuhkan humor. Kita tidak sedang menuntut seorang kepala negara berbicara seperti pembaca maklumat sepanjang hari. Tidak perlu setiap kalimat disetrika sampai licin dan setiap pidato dibubuhi catatan kaki.
Namun, humor yang baik membutuhkan kecerdasan membaca situasi. Ia bisa menyengat tanpa merendahkan martabat kelompok tertentu. Ia bisa mengkritik kekuasaan tanpa menjadikan identitas agama sebagai sasaran empuk. Dan yang paling penting, ia bisa membuat orang tertawa tanpa harus membuat orang lain merasa dihina.
Kalau hasilnya justru menimbulkan kegaduhan, sementara orang yang mendengarkan tidak tertawa, barangkali yang perlu diperiksa bukan selera humor publik, melainkan bahan leluconnya sendiri.
Sudahlah, tidak lucu, kok. Yang tampak justru ketidakpekaan dalam memilih bahan.
Ironisnya, politik sering kali dipenuhi orang yang merasa dirinya paling cerdas membaca keadaan, tetapi gagal membaca perasaan orang lain. Mereka piawai menghitung angka jajak pendapat, persentase kemenangan, dan peluang meraih kursi. Namun, ketika berhadapan dengan perkara yang menyangkut martabat dan keyakinan manusia, hitung-hitungan itu mendadak terasa dangkal.
Angka 65 persen yang disebut Trump mungkin terdengar meyakinkan sebagai bagian dari leluconnya. Tetapi, apakah angka itu cukup untuk membenarkan generalisasi tentang manusia berdasarkan nama dan asal-usulnya? Tentu tidak. Orang bukan statistik berjalan. Nama bukan kartu identitas yang bisa dipakai untuk menebak seluruh isi kepala seseorang.
Dan bukankah seorang pemimpin seharusnya memahami hal sesederhana itu?
Memang susah kalau punya pemimpin yang agak-agak. Agak terlalu percaya diri, agak terlalu gemar menjadikan dirinya pusat perhatian, atau agak lupa bahwa dunia tidak dihuni oleh orang-orang yang harus tertawa setiap kali ia membuka mulut.
Tetapi, persoalannya bukan semata-mata Trump. Ini juga soal kebiasaan politik yang menganggap semua hal boleh dijadikan tontonan, semua orang boleh dijadikan sasaran, dan semua kontroversi bisa dianggap keberhasilan selama nama sang pemimpin kembali muncul di berita.
Kalau begitu, politik bukan lagi seni mengelola kehidupan bersama, melainkan panggung tempat ego berlomba-lomba mencari sorotan.
Kita tentu tidak perlu melarang orang bercanda. Kita hanya perlu mengingatkan bahwa kebebasan berbicara selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Orang bebas mengucapkan sesuatu, dan orang lain juga bebas menilai, mengkritik, atau menyatakan bahwa ucapan itu tidak pantas.
Trump boleh merasa candaan itu lucu. Tetapi, publik tidak punya kewajiban untuk ikut tertawa.
Sebab, menjadi presiden tidak otomatis menjadikan semua ucapan seseorang bijaksana. Memiliki panggung besar juga tidak berarti setiap lelucon pantas mendapat tepuk tangan.
Trump, terlaalu!
Kalau mau melucu, meluculah dengan cerdas. Jangan sampai jabatan presiden dipakai untuk mempertontonkan betapa tipisnya jarak antara percaya diri dan kehilangan kepekaan.
Soalnya, dalam urusan humor, yang paling memalukan bukanlah ketika orang lain tidak tertawa. Yang lebih memalukan adalah ketika seseorang tidak menyadari mengapa orang lain memilih untuk tidak tertawa. (**)