INILAMPUNGCOM --- Dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah "goyang". Buntut dugaan korupsi berupa pemerasan atas program revitalisasi tahun anggaran 2026, Selasa, 17 November 2026, 83 orang kepala sekolah diperiksa jaksa.
Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah di Kantor Kejari Lampung Tengah di Gunung Sugih ini dilakukan oleh tim gabungan dari Kejati Lampung dan Kejari setempat.
Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, SH, MH, mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, SH, MH, dalam pers rilisnya menjelaskan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah itu terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atas program revitalisasi sekolah tahun 2026 yang dananya bersumber dari APBN.
"Hari ini, kami tim gabungan dari Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah terkait dana revitalisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026," kata Okky Desvian.
Diketahui, penanganan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dalam program revitalisasi sekolah di Lampung Tengah ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Lampung nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026, tertanggal 9 November 2026.
Pada Selasa siang pekan lalu, 10 November 2026, aparat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah di Jln. H. Muchtar, Gunungsugih.
Penggeledahan kantor Disdikbud Lampung Tengah ini terkait perkara dugaan setoran proyek 15 persen dana revitalisasi dari sejumlah sekolah. Tim yang berjumlah sekitar 10 orang itu menggeledah ruangan Kepala Disdikbud, ruang bendahara, dan ruangan lain terkait dugaan korupsi dana revitalisasi pendidikan. Penggeledahan tim Pidsus Kejaksaan dilakukan selama sekitar lima jam, mulai pukul.15.30 WIB.
Dasar penggeledahan terhadap kantor Disdikbud itu adalah PRIN: 07/L.8/Fd.7/10/2026, tanggal 30 Oktober 2026. Saat penggeledahan, Kepala Disdikbud, Dr. Nur Rohman, dan bendahara Eko Prianto, tidak berada di tempat. Namun, menurut sejumlah pegawai, keduanya ada di kantor sejak pagi.
Sumber inilampung.com usai diperiksa jaksa di Kejari Lampung Tengah menyatakan, mayoritas kepala sekolah mengakui adanya setoran 15 persen bagi sekolah penerima program revitalisasi.
"Mayoritas kepala sekolah kooperatif dalam pemeriksaan. Mengakui adanya permintaan setoran 15 persen," ucap sumber melalui telepon. (zal/inilampung)

