*Catatan Lepas Gunawan Handoko /Anggota Dewan Pakar Forum Literasi Lampung
Di Kota Bandar Lampung yang dulu pernah dijuluki kota Tapis Berseri, ada sebuah keajaiban birokrasi yang sepertinya layak didaftarkan ke museum rekor. Keajaiban itu bernama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah rasa definitif.
Kalau kita buka buku tentang aturan kepegawaian, status Plt itu ibarat hubungan tanpa status alias HTS, sifatnya sementara. Normalnya cuma tiga bulan, boleh diperpanjang tiga bulan lagi. Total enam bulan harusnya sudah jelas nasibnya, diresmikan menjadi definitif atau ganti yang lain. Tapi di puluhan SD dan SMP Negeri di Bandar Lampung, aturan itu tampaknya dianggap sekadar saran atau bacaan pengantar tidur. Status sementara disini sukses berevolusi menjadi tahunan.
Bayangkan, siswa yang masuk kelas 1 sampai naik ke kelas 2, kepala sekolahnya masih saja menyandang gelar Plt di depan namanya. Kalau status Plt ini adalah manusia, mungkin dia sudah lulus TK dan siap masuk SD. Lucunya, banyak dari Plt ini yang merangkap jabatan di sekolah lain. Satu orang mengurus dua sekolah sekaligus.
Mungkin Pemerintah Kota Bandar Lampung mengira kepala sekolah punya ilmu Kage Bunshin (jurus membelah diri) ala Naruto, sehingga bisa memantau kegiatan guru di sekolah A sambil menandatangani berkas dana BOS di sekolah B dalam waktu bersamaan. Kalau urusan manajerial dan anggaran saja kewenangannya terbatas karena status Plt, bagaimana mau bicara tentang lompatan mutu pendidikan? Yang ada justru sekolah jalan di tempat, sementara kepala sekolahnya pusing membagi raga.
Padahal, pemerintah pusat bukannya tinggal diam. Sejak 2024 peringatan percepatan sudah ditiupkan, bahkan dipertegas lagi oleh Kemendikdasmen agar seluruh daerah mengakhiri era Plt Kepala Sekolah paling lambat 31 Desember 2025. Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun sudah berulang kali teriak mengingatkan Pemkot, bahkan sampai jauh-jauh berkonsultasi ke kementerian di Jakarta.
Tapi apa daya, tenggat waktu itu berlalu begitu saja tanpa rasa bersalah, dan suara wakil rakyat di Komisi IV hanya dianggap angin lalu yang numpang lewat di telinga birokrasi, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.
Publik pun mulai garuk-garuk kepala sambil bertanya: Sebenarnya apa sih yang membuat proses pengangkatan kepala sekolah definitif ini terasa lebih sulit daripada membangun candi dalam semalam?
Jika alasannya karena tidak ada SDM yang mumpuni, rasanya terlalu menghina akal sehat. Di kota ini tidak kurang guru hebat, pendidikan magister S-2. Melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah pusat justru sudah mempermudah syarat menjadi kepala sekolah. Sertifikat Guru Penggerak atau CKS bukan lagi harga mati di awal pencalonan. Guru PNS minimal pangkat Penata (III/c) atau PPPK berpengalaman 8 tahun dengan kinerja baik, itu sudah sangat memenuhi syarat.
Di kota sebesar Bandar Lampung dengan ribuan guru ASN, rasanya mustahil tidak ada beberapa puluh orang saja yang layak memimpin satuan pendidikan. Kalau SDM-nya melimpah ruah, lalu macetnya dimana? Jangan-jangan masalahnya bukan pada “tidak ada yang memenuhi syarat”, melainkan “tidak ada yang memenuhi selera”. Bila kecurigaan publik ini keliru, cara membuktikannya sesungguhnya sangat gampang dan elegan. Pemerintah Kota tinggal buka-bukaan saja ke publik: pajang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) para guru beserta pemenuhan syarat administratif mereka di sistem pusat. Biar warga ikut melihat, siapa sebenarnya yang layak secara aturan dan siapa yang tertahan di meja birokrasi.
Ironisnya, drama darurat kepala sekolah definitif dan teka-teki selera kekuasaan ini terjadi ditengah panggung megah penuh janji manis. Di setiap podium, mikrofon, dan spanduk seremonial, Walikota Bandar Lampung dengan manisnya selalu mengumbar komitmen: Pendidikan adalah prioritas utama. “Kami sangat peduli masa depan anak-anak Bandar Lampung”. Saking pedulinya, sampai-sampai sekolah tingkat SMA yang bukan menjadi tanggung jawab Pemkot pun didirikan, walau gedungnya harus menumpang dan akhirnya bubar.
Kalimatnya indah dan terdengar heroik, dan sangat cocok dijadikan kutipan di baleho dan bahan konten. Tapi begitu menengok ke ruang kepala sekolah di puluhan SD dan SMP Negeri, kenyataannya langsung menampar balik. Kontradiksi antara pidato dan realita ini begitu telanjang. Kini, tidak ada alasan klasik soal kekosongan pucuk pimpinan di tingkat teknis.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sudah memiliki Kepala Dinas definitif. Seharusnya momentum ini menjadi titik balik untuk membereskan semua warisan masalah yang menumpuk. Walikota cukup membuktikan janji manisnya lewat satu langkah konkret: berikan kewenangan penuh kepada Kepala Dinas untuk bekerja secara profesional. Biarkan Kepala Dinas merampungkan PR besar penuntasan puluhan kepala sekolah Plt ini berbasis aturan dan kompetensi, sekaligus membenahi segudang persoalan pendidikan lainnya tanpa dibayang-bayangi “titipan” atau selera politik.
Sebab bagi warga, peduli pendidikan bukanlah soal seberapa sering kata itu diucapkan di podium. Peduli pendidikan adalah ketika sekolah dipimpin oleh kepala sekolah definitif yang fokus bekerja, dan Kepala Dinas Pendidikan diberi keleluasaan membenahi sistem tanpa belenggu intervensi. Jika untuk mengurus kursi kepala sekolah yang kosong saja prosesnya sampai tahunan, bagaimana masyarakat mau percaya bahwa urusan besar seperti pemerataan kualitas pendidikan benar-benar dikerjakan dengan serius?
Jangan-jangan definisi peduli pendidikan di kamus Pemkot Bandar Lampung memang berbeda dengan kamus warga. Bagi pemangku kebijakan, peduli pendidikan mungkin cukup dengan rajin pidato, rajin membuat konten, sementara status Plt dibiarkan menua bersama waktu. Sungguh ironis dan menyedihkan. (**)