INILAMPUNGCOM --- Akibat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung keburu nafsu dalam menggunakan dana hasil pinjaman pemprov ke Bank Jabar - Banten (BJB), akhirnya proyek pelebaran jalan menuju standar Jalan RE Martadinata, Bandar Lampung hingga Lempasing, Padang Cermin, Pesawaran, terganjal penyelesaiannya.
Diketahui, proyek sepanjang 5,5 Km yang menggunakan dana pinjaman ke BJB senilai Rp53.949.539.000 ditangani PT Sang Bumi Ratu dengan konsultan pengawas CV Nusantara Karya Rekayasa itu, telah dikerjakan sejak 1 April 2026 sebagaimana kontrak nomor 01/KTR/PPK-JLN.2/PLB-041.12.K/V.03/IV/2026, dengan masa kerja 270 hari kalender. Namun, akibat ganti rugi tanah warga belum diselesaikan sejak awal, proyek jalan untuk melebarkan akses ke kawasan wisata tersebut, menjadi terhambat.
Kamis pagi, 19 November 2026, di The Pavilion Bandar Lampung, dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap 56 bidang tanah di Desa Sukajawa, Teluk Pandan, dari seharusnya 174 bidang. Dengan demikian, masih terdapat 118 bidang tanah lagi yang proses pemberian ganti ruginya harus segera dituntaskan bila menginginkan proyek jalan menuju standar Jalan RE Martadinata dapat selesai sesuai waktunya.
Menurut Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, untuk merealisasikan proyek sepanjang 5,5 Km tersebut Pemprov Lampung harus membebaskan secara total 585 bidang tanah.
"Untuk dana pembebasan lahannya, melalui APBD Perubahan 2026 ditambah Rp30 miliar," kata Taufiq seperti dikutip dari RMollampung.id.
Menurut catatan inilampung.com, pada APBD Murni 2026 Pemprov Lampung telah menganggarkan Rp25 miliar guna pembebasan lahan bagi lancarnya proyek jalan RE Martadinata. Dengan demikian, sepanjang tahun 2026 ini telah disiapkan dana Rp55 miliar sebagai ganti rugi tanah warga setempat.
Lambannya pembebasan lahan ini, menurut Taufiq, karena terdapat beberapa kendala di lapangan. Mulai dari surat-menyurat kepemilikan, pemilik tanah tidak diketemukan, hingga posisi tanah dalam sengketa.
Jika mengacu pada realitas bahwa masih terdapat 118 bidang tanah yang belum diganti rugi, dipastikan pekerjaan pelebaran jalan menuju standar Jalan RE Martadinata akan molor dari masa kontrak. Terhitung kerja mulai 1 April 2026 dengan waktu pekerjaan selama 270 hari kalender -sembilan bulan- seharusnya proyek yang dikerjakan PT Sang Bumi Ratu selesai di awal Desember 2026.
Bila nanti faktanya penyelesaian pekerjaan menjadi molor, maka kesalahan ada pada Dinas BMBK, yang keburu nafsu menggunakan dana pinjaman Pemprov Lampung ke BJB senilai Rp1 triliun yang cair pada bulan April 2026 lalu. (kgm-1/inilampung)

