INILAMPUNGCOM --- Penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan sekolah di Lampung Tengah oleh aparat kejaksaan membawa dampak luas.
Salah satunya, rasa ketakutan para kepala pejabat dan kepala sekolah, penerima proyek revitalisasi bantuan pemerintah.
"Banyak yang datang ke rumah dan menyampaikan apa yang mereka rasakan," kata Meri Andriyani.
Beberapa tamu yang mendatangi rumahnya adalah pejabat kantor Dinas Pendidikan, guru, dan kepala sekolah. Umumnya takut menerima bantuan lagi, karena selalu dikaitkan dugaan adanya setoran atas proyek revitalisasi sekolah.
"Intinya mereka pada takut, dan tidak mau bikin proposal lagi." Kata Meri Andriyani, yang kini menjabat Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah.
Dalam wawancara dengan inilampung, Rabu, 11 November 2026, Meri Andriyani mengatakan penegakhukum dari Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah memang melakukan penggeledahan kantor Dinas Pendidikan. Tepatnya, hari Selasa, 10 November 2026.
Aksi geledah dilakukan, terkait dugaan adanya setoran atas digulirkannya program revitalisasi sekolah.
Curhat Anggota DPRD
Apa kata beberapa kepala sekolah yang datang ke rumahnya? "Mereka bilang: Bu, aku nggak usah buat proposal untuk ajuin usulan dapat program revitalisasi ya, takut nanti bermasalah," kata Meri, legislator asal PKB ini.
Lalu apa jawaban Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah? "Saya bilang: Jangan takut. Kalau kita benar-benar niatin untuk perbaikan sekolah dan dilakuin dengan amanah, inshaAllah ya aman. Kita harus lihat dari sisi manfaat adanya program revitalisasi ini. Jangan takut gara-gara APH lakuin penggeledahan," urai Meri Andriyani.
Ditegaskan, justru dengan adanya program revitalisasi sekolah yang didanai APBN inilah kesempatan terbaik untuk perbaikan dan kemajuan sarana prasarana pendidikan di Lampung Tengah.
"Kalau nunggu APBD kita (Lampung Tengah) untuk merevitalisasi sekolah, entah kapan selesainya. Saat ini di Lampung Tengah ada 600-an SD dan 160-an SMP, dengan mayoritas bangunannya mengalami kerusakan sedang dan parah. Makanya saya dorong para kepala sekolah untuk membuat proposal pengajuan usulan masuk program revitalisasi yang didanai APBN," tuturnya lanjut.
Meri mengakui, program revitalisasi sekolah yang dibiayai APBN adalah hal yang luar biasa. Apalagi di 2026 ini sekitar 138 sekolah di Lampung Tengah mendapatkan program tersebut.
"Alhamdulillah sekali kan. Ada 138 sekolah mendapat program revitalisasi dari APBN. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi sekolahan di Lampung Tengah dapat anggaran revitalisasi. Harapan saya, 50 sampai 60 persen sekolah bisa direhab dengan dana APBN," Meri menambahkan.
Ia meminta para kepala sekolah di Lampung Tengah agar jangan takut membuat proposal usulan program revitalisasi. Dengan satu komitmen, setelah disetujui pemerintah pusat, pelaksanaan di lapangan harus benar-benar sesuai ketentuan.
"Kalau macem-macem, APH tentu tidak akan diam. Jadikan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan kemarin sebagai pelajaran agar ke depannya benar-benar jangan melanggar aturan," kata Meri yang berencana Kamis ini, 12 November 2026, akan meninjau beberapa sekolah penerima program revitalisasi.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah ini mengapresiasi dan mendukung langkah penindakan hukum yang dilakukan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah.
"Kami apresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan tim Kejari dan Kejati. Kalau memang ada pelanggaran hukum, tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ke depannya akan ada perbaikan dalam realisasi program revitalisasi sekolah," imbuhnya.
Tiga Instrumen
Sebelumnya, 9 Oktober 2026, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Meri Andriyani, menyatakan, terkait program revitalisasi pendidikan, pihaknya melakukan pengawasan secara berlapis dan berkesinambungan.
"Kami menerapkan tiga instrumen utama dalam mengawasi realisasi program revitalisasi sekolah tersebut," ucap Meri.
Apa saja instrumen pengawasan Komisi IV DPRD Lampung Tengah terkait program revitalisasi sekolah? Legislator asal PKB ini menguraikan, yang pertama menyangkut pengawasan administratif dan rapat dengar pendapat (RDP).
Yang kedua, pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan (on-the-spot), dan ketiga, pengawasan berbasis aduan masyarakat.
"Kami Komisi IV membuka ruang komunikasi bagi kepala sekolah, komite, maupun masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau laporan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah," ucap Meri. (zal/inilampung)