-->
Cari Berita

Breaking News

"Cawe-cawe" Arinal Djunaidi Urusan PI 10% Sebelum Dilantik Jadi Gubernur, Melanggar Aturan

Dibaca : 0
 
Editor: Rizal
Rabu, 18 November 2026



INILAMPUNGCOM - Persidangan kasus dugaan tipikor penggunaan dana participating interest (PI) 10% dari WK-OSES senilai Rp571,5 miliar melalui PT Lampung Energi Berjaya (LEB) dengan terdakwa mantan Gubernur Lampung periode 2019-2024, Arinal Djunaidi, Rabu siang, 18 November 2026, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang.


Saksi ahli hukum administrasi negara, Prof. Dr. W. Riawan Tjandra, SH, MHum, menyebut, tindakan -"cawe-cawe"- atau arahan Arinal Djunaidi terkait urusan PI 10% akan ditempatkan melalui BUMD tertentu sebagai gubernur terpilih yang belum dilantik, tidak memiliki dasar kewenangan.


Dipersidangan yang dipimpin Nugraha Medica Prakasa, Prof. Riawan menjelaskan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi hukum terkait sah atau tidaknya saran, arahan maupun perintah gubernur terpilih sebelum resmi dilantik.


Menurutnya, seseorang yang baru berstatus gubernur terpilih, belum memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan karena belum sah menjabat.


"Kalau syarat tidak terpenuhi, tidak boleh dilakukan tindakan, karena akibatnya bisa melanggar hukum," kata Riawan.


Ditegaskan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus didahului dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum yang wajib dipenuhi dalam proses pendirian perusahaan daerah.


"Jelasnya, tindakan yang dilakukan sudah seharusnya sesuai dengan Perda," tegasnya.


Riawan menambahkan, jika pemerintah hendak mendirikan BUMD baru, harus ada Perda baru sebagai dasar hukumnya. Hal serupa berlaku terhadap pembentukan anak usaha.


"Untuk mendirikan BUMD baru, harus dibentuk Perda baru. Jika tidak, itu tidak sah, terlebih lagi membentuk anak usaha," ungkapnya.


Terkait perubahan anggaran, Riawan menyebut mekanismenya telah diatur dalam ketentuan administrasi pemerintahan. Perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban memenuhi persyaratan hukum.


Namun, ia menjelaskan terdapat pengecualian terhadap tindakan pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan publik dan tidak mengandung kepentingan pribadi, seperti pemberian subsidi kepada masyarakat.


"Memberikan subsidi kepada masyarakat itu pengecualian dan bisa dibenarkan karena tidak ada kepentingan pribadi," pungkasnya.


Keterangan ahli tersebut menjadi bagian dari pembuktian JPU untuk menguji aspek kewenangan dan legalitas kebijakan terkait pengelolaan dana PI 10 persen WK OSES yang menjerat Arinal Djunaidi. 


Sebagaimana dakwaan JPU, sebelum dilantik menjadi Gubernur Lampung periode 2019-2024, Arinal Djunaidi diketahui telah "cawe-cawe" dalam urusan dana PI 10% WK-OSES tersebut. Setidaknya dua kali ia melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait agar tidak meneruskan kebijakan gubernur yang lama yang telah menunjuk PD Wahana Raharja sebagai penerima PI 10%.


Akibat "cawe-cawe" Arinal ini, akhirnya BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) "dipaksa" melahirkan anak perusahaan yaitu PT Lampung Energi Berjaya (LEB). (zal/inilampung)

LIPSUS