 |
| Fahd El Fouz |
INILAMPUNGCOM -- Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mengaku dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto.
Kata Fahd, permintaan uang tersebut disampaikan Arif melalui sambungan telepon sejak 25 Agustus 2026. Namun, saat itu ia mengaku menolak permintaan tersebut hingga beberapa kali.
Tetapi, karena didesak terus akhirnya bersedia meminjamkan uang sebesar Rp70 miliar pada 27 Agustus 2026. Arif membawa nama salah satu pejabat petinggi.
"Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut," kata Fahd.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.
Fahd menegaskan, uang Rp70 miliar tersebut bukan merupakan pemberian, melainkan pinjaman atau dana talangan yang menurut pengakuannya diperuntukkan bagi kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
"Itu benar-benar saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fahd juga mengungkapkan telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara yang kini menjeratnya.
"Saya sudah mengajukan saksi mahkota atau justice collaborator," tuturnya.
Selain mengungkapkan soal permintaan uang tersebut, Fahd juga mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menilai perkara yang kini menjeratnya merupakan pengulangan dari perkara sebelumnya. Fahd membantah telah melakukan perbuatan yang sama secara berulang.
Menurutnya, peristiwa yang dipersoalkan merupakan kejadian yang sama dengan perkara terdahulu. Ia juga mengaku memiliki dokumen berupa surat penghentian penyidikan (SP3) yang menurutnya menyatakan tidak terdapat perkara lain atas namanya.
"Yang di kasus kedua, saya bukan melakukan perbuatan yang sama, bukan. Itu di kejadian yang sama, tapi dilakukan pada saat saya dikasih surat SP3 bahwa atas nama Fahd El Fouz bin A Rafiq tidak ada perkara lain. Jadi perkara yang lama, yang zaman itu, diulang jadi perkara kedua. Jadi bukan perbuatan yang diulang-ulang, bukan. Jadi saya sudah ada surat," ungkapnya.
Fahd bahkan secara terbuka menyebut KPK telah keliru dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka.
Ia mengaku siap membuktikan klaim tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan.
"Waktu itu saya nggak mau ngelawan. Karena kalau saya salah, saya ngaku saya salah. Kali ini KPK salah tangkap," tegasnya.
Saat ditanya wartawan mengenai bukti atas pernyataannya tersebut, Fahd menyatakan akan membuktikannya dalam proses penyidikan maupun di persidangan.
"Saya akan buktikan di pengadilan. Saya akan buktikan di semua penyidikan," pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 14 September 2026.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari sejumlah wilayah di Jabodetabek.
Dari rangkaian kegiatan OTT, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk BBE serta uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.
Hingga berita ini ditulis, pengakuan Fahd mengenai permintaan uang Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, tujuan penggunaan dana Rp70 miliar, serta klaim mengenai kekeliruan penetapan tersangka merupakan pernyataan dari pihak Fahd yang masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan diuji dalam proses hukum. (*)