-->
Cari Berita

Breaking News

Integritas atau Formalitas Gelar Akademik Pejabat Publik Perspektif Psikologi Terapan

Dibaca : 0
 
Editor: Rizal
Rabu, 18 November 2026



Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, SAg, MA /Dosen UIN Jurai Siwo Lampung

 

Riwayat pendidikan pejabat publik bukan sekadar informasi administratif, melainkan memiliki dimensi moral karena berkaitan dengan kejujuran dalam memperkenalkan identitas diri kepada masyarakat. Gelar akademik dan latar belakang pendidikan merupakan representasi perjalanan intelektual yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika keabsahan dokumen pendidikan dipersoalkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian antara pernyataan, dokumen, dan kenyataan. 


Fenomena ini terlihat melalui petisi yang mendesak transparansi dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI. Sebagaimana diberitakan Tribunnews (2026), petisi tersebut berhasil memperoleh lebih dari 15.000 tanda tangan. Tuntutan ini mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keterbukaan informasi, keabsahan kualifikasi akademik, dan akuntabilitas wakil rakyat. Dukungan petisi tidak berarti seluruh anggota DPR dianggap bermasalah, tetapi menunjukkan harapan publik terhadap mekanisme verifikasi yang objektif.

 

Urgensi persoalan tersebut diperkuat oleh beberapa kasus pejabat dengan ijazah palsunya yang telah berketetapan hukum, dan masih adanya kecurigaan terhadap pejabat daerah hingga pusat yang memiliki riwayat pendidikan yang tak lazim. 


Dalam psikologi moral, integritas berkaitan dengan konsistensi antara nilai, pernyataan, dan tindakan. Xu et al. (2024) menjelaskan bahwa identitas moral terbentuk melalui karakter individu dan lingkungan sosial. Karena itu, kejujuran mengenai riwayat pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menilai integritas pejabat publik.

 

Moral Integrity dan Moral Judgment


Moral integrity menuntut kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Pejabat publik berkewajiban menyampaikan informasi pendidikan secara benar serta bersedia memberikan penjelasan ketika keabsahannya dipertanyakan. Melalui moral judgment, masyarakat menilai apakah informasi akademik yang disampaikan sesuai dengan bukti yang tersedia. Namun, penilaian harus membedakan kesalahan administratif, kekeliruan prosedural, dan kesengajaan melakukan penipuan.

 

Petisi verifikasi ijazah anggota DPR memperlihatkan berkembangnya penilaian moral individual menjadi tuntutan kolektif. Sementara itu, kasus pejabat yang telah terbukti secara hukum memiliki ijazah dari hasil pendidikan yang tak sesuai UU, memberikan contoh konkret bahwa penggunaan ijazah palsu yang terbukti secara hukum memiliki konsekuensi pidana. Kedua fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi sekaligus perlunya menghindari generalisasi terhadap pejabat yang belum terbukti melakukan pelanggaran.


Karsten dan Jacobs (2021) menjelaskan bahwa integritas pejabat publik berkaitan dengan karakter personal dan kepemimpinan etis. Dengan demikian, kesediaan membuka informasi, menerima pemeriksaan, dan mempertanggungjawabkan kualifikasi pendidikan merupakan bentuk akuntabilitas moral.

 

Ethical Leadership, Moral Disengagement, dan Konsistensi Moral


Ethical leadership menuntut pemimpin menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Xu et al. (2024) menunjukkan hubungan positif antara kepemimpinan etis dan identitas moral pengikut. Artinya, perilaku pemimpin turut membentuk standar moral masyarakat. Sebaliknya, moral disengagement memungkinkan seseorang melepaskan perilakunya dari standar moral melalui pembenaran dan rasionalisasi. Ogunfowora et al. (2022) menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dapat mengurangi kesadaran terhadap konsekuensi etis tindakan. Dalam administrasi publik, hal ini dapat terlihat ketika ketidakakuratan informasi dianggap sekadar persoalan teknis atau tanggung jawab dialihkan kepada pihak lain.

 

Fenomena petisi menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan konsistensi antara pernyataan moral pejabat dan perilaku nyata. Weißmüller (2023) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis dalam administrasi publik dapat dipengaruhi faktor individual, organisasi, dan budaya kelembagaan. Oleh sebab itu, transparansi pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan sistem verifikasi yang profesional dan independen.

 

Kejujuran Amanah Kepemimpinan


Islam menempatkan kejujuran sebagai fondasi kepemimpinan. QS. At-Taubah [9]: 119 memerintahkan orang beriman untuk bersama orang-orang yang benar (ash-shadiqin), sedangkan QS. An-Nisa [4]: 58 menegaskan kewajiban menyampaikan amanah dan menetapkan keputusan secara adil. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, sedangkan kebohongan membawa kepada keburukan (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip ini relevan karena jabatan publik merupakan amanah, bukan sarana membangun citra melalui gelar akademik.

 

Akhirnya penting untuk dipahami bahwa munculnya petisi tentang tuntutan transparansi ijazah para pejabat Indonesia dari pusat hingga daerah serta adanya kasus penggunaan ijazah palsu oleh oknum pejabat yang telah diputus secara hukum menjadi pengingat pentingnya prinsip shiddiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), dan 'adl (keadilan). Namun, masyarakat juga harus menghindari prasangka dan tuduhan tanpa bukti. Transparansi bukan instrumen untuk menghakimi, melainkan mekanisme memastikan kejujuran, melindungi kepercayaan publik, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara. (**)

LIPSUS