Pelecehan Seksual, Ketimpangan Gender, Trauma Korban, dan Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Warga Perguruan Tinggi
Oleh: Jeni Rahmawati
Ketika ruang belajar berubah menjadi ruang ketakutan
Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membangun masa depan. Namun, ruang akademik dapat kehilangan maknanya ketika relasi pendidikan justru dipakai untuk melakukan pelecehan, intimidasi, pemaksaan, atau kekerasan seksual. Kampus bukan hanya tempat bertemunya dosen dan mahasiswa; ia juga merupakan organisasi dengan hierarki, kewenangan, ketergantungan akademik, serta mekanisme administrasi yang dapat menciptakan ketimpangan kuasa.
Mahasiswa dapat bergantung pada dosen atau pejabat kampus untuk bimbingan, penilaian, rekomendasi, persetujuan administrasi, hingga kelulusan. Ketika orang yang memiliki kewenangan diduga menyalahgunakan posisinya, korban tidak hanya menghadapi peristiwa yang melanggar batas tubuh dan martabat, tetapi juga risiko terhadap keberlanjutan pendidikannya. Karena itu, pelecehan seksual di kampus tidak tepat dipandang semata-mata sebagai persoalan moral individual. Ia juga merupakan persoalan tata kelola, perlindungan hak, kesetaraan gender, dan akuntabilitas institusi.
Data nasional: angka pengaduan bukan keseluruhan kejadian
Komnas Perempuan dalam siaran pers 24 April 2025 menyebut terdapat 82 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilaporkan kepada lembaga tersebut sepanjang 2021–2024. Pada 2024, Komnas Perempuan menerima 4.178 pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Angka 82 adalah jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, bukan estimasi seluruh kejadian di kampus Indonesia. Karena itu, angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai prevalensi nasional atau jumlah total korban.
Pada siaran pers yang sama, Komnas Perempuan menyampaikan bahwa pada 2024 terdapat 1.724 Satgas PPKS/PPKPT. Dalam survei yang dikutip, 53 persen responden menyatakan adanya dukungan pimpinan terhadap upaya pencegahan dan penanganan, sedangkan 23 persen mengeluhkan dukungan yang minim. Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa penunjukan anggota satgas oleh pimpinan kampus dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, khususnya apabila pihak yang dilaporkan memiliki jabatan atau pengaruh di universitas.
Sebagai gambaran perkembangan bentuk kekerasan, Komnas Perempuan pada 15 April 2026 menyoroti dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melibatkan dugaan 16 mahasiswa. Dalam CATAHU 2025 yang dikutip pada siaran pers tersebut, tercatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025; 3.682 di antaranya diadukan langsung kepada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga mencatat 1.091 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada 2025, dan 977 di antaranya merupakan KBGO seksual. Angka-angka ini memiliki cakupan dan metode pencatatan yang berbeda, sehingga tidak boleh dijumlahkan atau disamakan dengan data khusus kampus.
Kasus terbaru yang diberitakan di Universitas Lampung
Per 10 November 2026, pemberitaan terbaru yang ditemukan mengenai Universitas Lampung (Unila) adalah laporan detikSumbagsel bertanggal 9 November 2026 tentang pengakuan seorang mahasiswi pascasarjana yang mengaku mengalami tindakan tidak pantas dari seorang ketua program studi berinisial RF. Menurut keterangan korban yang diberitakan, peristiwa tersebut terjadi pada 5 Mei 2026 ketika korban mengurus tanda tangan berkas setelah seminar hasil tesis. Korban mengaku pipi dan telinganya dielus, kemudian saat hendak keluar ruangan ia disebut dipeluk, kedua pipinya dipegang, dan keningnya dicium. Korban menyatakan menolak dengan mendorong terlapor. Semua uraian ini merupakan pengakuan yang diberitakan dan belum boleh diperlakukan sebagai putusan pengadilan atau kesimpulan bersalah.
Berita yang sama menyebut korban takut proses akademiknya terdampak karena terlapor memiliki jabatan di kampus. Rektor Unila menyatakan laporan telah ditangani sejak beberapa bulan sebelumnya. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unila menyampaikan bahwa Satgas PPKPT telah memeriksa sejumlah pihak, menyusun konstruksi perkara, berkoordinasi dengan pimpinan terkait, serta menyampaikan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada rektor. Unila menyatakan penanganan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Menurut keterangan kampus yang dikutip media, korban tidak memilih penyelesaian melalui restorative justice/jalur kekeluargaan; kampus juga memfasilitasi ujian dan administrasi tanpa melibatkan dosen yang dilaporkan, dan korban disebut telah menyelesaikan kewajiban akademik serta mengikuti wisuda.
Perlu dibedakan dari kasus lain yang juga diberitakan di Unila. Pada 14 September 2026, organisasi mahasiswa EKOM-LMND Unila memuat laporan advokasi mengenai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pihak terlapor dan mahasiswa FKIP sebagai korban. Tulisan organisasi tersebut menyebut dugaan ancaman penyebaran foto/video intim tanpa izin, kekerasan fisik, dan trauma psikologis, serta menyatakan adanya proses mediasi atas permintaan dan persetujuan korban. Informasi ini berasal dari publikasi organisasi mahasiswa, bukan rilis penyidik atau putusan pengadilan; status dan perkembangan hukumnya perlu dikonfirmasi kepada Unila atau aparat penegak hukum.
Dua pemberitaan tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian: jangan menyebut seseorang sebagai pelaku terbukti sebelum ada proses hukum yang memutus, jangan menyebarkan identitas korban, dan jangan mencampuradukkan perkara yang berbeda. Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan, pendampingan, atau hak akademik korban.
Membaca persoalan dari perspektif gender dan relasi kuasa
Perspektif gender membantu melihat bahwa risiko kekerasan tidak terlepas dari norma sosial, stereotip, dan distribusi kuasa. Perempuan dapat menghadapi komentar seksual, sentuhan tanpa persetujuan, pemaksaan relasi, ancaman reputasi, atau ketakutan tidak dipercaya. Dalam situasi akademik, ketergantungan pada penilaian dan otoritas dosen dapat memperbesar kerentanan. Korban mungkin memilih diam bukan karena peristiwa itu dapat diterima, melainkan karena takut nilai, bimbingan, beasiswa, rekomendasi, atau kelulusannya terhambat.
Meski perempuan sering menjadi kelompok yang terdampak secara tidak proporsional, kekerasan seksual dapat dialami siapa pun, termasuk laki-laki dan kelompok dengan kerentanan berlapis. Kampus harus menyediakan mekanisme yang dapat diakses seluruh sivitas akademika tanpa prasangka. Fokus kebijakan harus terletak pada tindakan, persetujuan, ketimpangan kuasa, dampak, dan perlindungan korban bukan pada stereotip bahwa semua laki-laki adalah pelaku atau bahwa hanya perempuan yang dapat menjadi korban.
Trauma, rasa takut, dan hilangnya kepercayaan
Pengalaman pelecehan dapat memengaruhi rasa aman, kepercayaan interpersonal, konsentrasi, tidur, kepercayaan diri, dan keberanian korban untuk berinteraksi. Sebagian penyintas dapat menjadi lebih waspada atau menjaga jarak dari orang, situasi, maupun ruang yang mengingatkan pada kejadian. Pada sebagian orang, dampaknya dapat berupa kecemasan, gejala depresi, atau gejala pascatrauma; pada orang lain, responsnya berbeda. Tidak semua korban mengalami PTSD, dan diagnosis hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten.
Ketika seorang perempuan yang pernah mengalami pelecehan kemudian merasa sulit mempercayai laki-laki, respons tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kewaspadaan atau strategi perlindungan diri setelah pengalaman yang melukai. Akan tetapi, tidak tepat menggeneralisasi bahwa seluruh laki-laki berbahaya atau menuntut korban segera kembali percaya. Pemulihan harus mengikuti tempo korban, didukung layanan psikologis yang aman, kerahasiaan, dukungan sosial, dan jaminan bahwa ia tidak dirugikan secara akademik.
Meluruskan kaitan trauma dan LGBT
Pembahasan trauma tidak boleh dicampuradukkan dengan identitas LGBT. Pelecehan seksual tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seseorang akan menjadi lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Orientasi seksual dan identitas gender bukan diagnosis trauma dan tidak tepat dijelaskan sebagai akibat otomatis dari pengalaman kekerasan. Seseorang yang setelah mengalami pelecehan merasa takut, marah, menjauh dari laki-laki, atau enggan menjalin hubungan dengan laki-laki tidak serta-merta mengalami perubahan orientasi seksual.
Karena itu, opini publik sebaiknya menggunakan istilah yang tepat: trauma, hilangnya rasa aman, ketidakpercayaan interpersonal, atau penghindaran terhadap situasi pemicu. Menghubungkan pelecehan dengan LGBT secara kausal tanpa dasar ilmiah berisiko menstigma penyintas dan komunitas LGBT, sekaligus mengaburkan persoalan utama, yaitu tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kuasa.
Kerangka hukum: kampus tidak boleh berhenti pada etik internal
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 5 mengatur pelecehan seksual nonfisik. Pasal 6 mengatur pelecehan seksual fisik dalam bentuk-bentuk yang dirumuskan di dalam pasal tersebut, termasuk perbuatan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, serta perbuatan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau kerentanan/ketergantungan seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan seksual. Pasal 14 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan dan transmisi konten seksual yang melanggar ketentuan pasal. Penerapan pasal harus ditentukan berdasarkan fakta, unsur tindak pidana, bukti, dan proses penegakan hukum.
2. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi rujukan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, termasuk pembentukan dan kerja Satgas PPKPT serta penanganan laporan. Kampus perlu menjalankan prosedur yang berpihak pada keselamatan dan hak korban, menjaga kerahasiaan, mencegah pembalasan, serta memastikan keberlanjutan pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kerangka perlindungan saksi dan korban dapat relevan sesuai status perkara dan persyaratan hukum, termasuk perlindungan dari ancaman serta dukungan pemenuhan hak korban.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi bagian dari kerangka umum penghormatan martabat manusia serta penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertanggung jawab.
Catatan hukum: uraian pasal di atas merupakan ringkasan untuk kepentingan opini, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penentuan pasal yang tepat memerlukan pemeriksaan fakta dan konsultasi dengan aparat penegak hukum atau penasihat hukum. Sanksi administratif kampus dan proses pidana dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing; proses etik internal tidak otomatis menggantikan proses pidana.
Apa yang harus dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi?
• Memastikan Satgas PPKPT independen, memiliki sumber daya, pelatihan, anggaran, dan akses langsung pada dukungan pimpinan tanpa intervensi terhadap substansi pemeriksaan.
• Menyediakan kanal pengaduan yang aman, mudah diakses, ramah disabilitas, menjaga kerahasiaan, dan memungkinkan pelaporan tanpa harus berhadapan langsung dengan terlapor.
• Memisahkan sementara relasi akademik yang berpotensi menekan korban, misalnya mengganti pembimbing/penguji atau mengalihkan otorisasi administrasi, tanpa menghukum atau merugikan korban.
• Menjamin pendampingan psikologis, medis, hukum, dan akademik; perlindungan dari intimidasi, doxing, pembalasan, serta penyebaran identitas atau konten intim.
• Menghindari mediasi atau penyelesaian kekeluargaan yang menekan korban, terlebih ketika ada ketimpangan kuasa atau dugaan tindak pidana. Pilihan korban dan ketentuan hukum harus dihormati.
• Mempublikasikan laporan tahunan yang terpilah dan dianonimkan: jumlah laporan, jenis kekerasan, waktu respons, tindak lanjut, hasil rekomendasi, dan dukungan pemulihan. Data harus melindungi privasi dan tidak membuka identitas korban.
• Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi perlu melakukan pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut atas kepatuhan kampus. Pemerintah daerah, UPTD PPA, layanan kesehatan, LPSK, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkoordinasi sesuai kewenangan.
Ukuran kampus aman adalah keberanian melindungi korban
Keberhasilan universitas tidak cukup diukur dari akreditasi, publikasi ilmiah, jumlah lulusan, atau peringkat institusi. Kampus juga harus dinilai dari kemampuannya melindungi martabat dan keselamatan orang-orang yang belajar serta bekerja di dalamnya. Ketika korban harus memilih antara bersuara dan menyelesaikan pendidikan, berarti sistem perlindungan belum sepenuhnya bekerja.
Kasus-kasus yang diberitakan di Universitas Lampung menjadi pengingat bahwa prosedur formal harus diterjemahkan menjadi perlindungan nyata: pemeriksaan yang objektif, transparansi yang tetap menjaga privasi, pencegahan konflik kepentingan, hak akademik yang tidak dikurangi, dan akses korban pada keadilan. Pemerintah tidak boleh berhenti pada penerbitan regulasi; ia harus memastikan regulasi dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi.
Kampus bukan ruang impunitas. Tidak boleh ada jabatan yang membuat seseorang kebal dari pemeriksaan, tidak boleh ada nilai atau kelulusan yang dijadikan alat menekan korban, dan tidak boleh ada trauma yang dianggap sebagai urusan pribadi semata. Ruang akademik hanya layak disebut aman ketika setiap orang dapat belajar, mengajar, dan bekerja tanpa takut tubuh, martabat, serta masa depannya dirampas.(*)