 |
| Bukit Langgar di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Tindakan tegas dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung. Setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, namun tetap membandel, akhirnya aktivitas pengerukan Bukit Langgar di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis siang, 5 November 2026, resmi dihentikan dan dilakukan penyegelan.
Penyegelan dilakukan oleh Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Provinsi Lampung itu puncak dari rangkaian pengawasan yang telah dilakukan sejak bulan September lalu.
Awal Mula: Aduan Warga yang Resah
Semua berawal dari pengaduan masyarakat Desa Sabah Balau. Warga resah karena adanya dugaan aktivitas pengerukan lahan galian tanah ilegal yang materialnya diperjualbelikan. Menindaklanjuti aduan tersebut, pada hari Jum'at, 25 September 2026, pukul 11.00 WIB, tim gabungan DLH Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, dan DLH Kabupaten Lampung Selatan, turun melakukan verifikasi lapangan.
Hasilnya mencengangkan. Di lokasi ditemukan pengerukan Bukit Langgar yang telah membentuk tebing curam setinggi +20 meter menggunakan alat berat excavator. Material hasil kerukan diangkut keluar lokasi menggunakan truk dan diduga diperjualbelikan tanpa izin.
Saat itu, DLH Provinsi Lampung masih mengambil langkah humanis dan pembinaan. Mengingat tebing yang sudah terlanjur dikeruk sangat membahayakan rumah warga yang dindingnya langsung bersebelahan dengan lokasi. Pihak yang melakukan pengerukan diberi kesempatan untuk menuntaskan pemangkasan dan perapihan bukit demi keselamatan warga. Namun, kesempatan itu justru disia-siakan.
Saat Tim PPLH DLH Provinsi Lampung kembali melakukan sidak pada Kamis, 5 November 2026 untuk memastikan ketaatan, fakta di lapangan justru sebaliknya. Masih ditemukan dua unit alat berat excavator yang digunakan untuk terus mengeruk Bukit Langgar.
Laporan masyarakat juga menyebutkan, material hasil pengerukan masih dibawa keluar lokasi menggunakan truk. Warga mengeluhkan debu yang beterbangan, jalan becek, dan paling mengkhawatirkan: ancaman longsor saat hujan yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.
Melihat ketidaktaatan tersebut, PPLH DLH Provinsi Lampung tidak lagi memberi toleransi. Plank Segel Penghentian Kegiatan langsung dipasang di lokasi:
"Penyegelan ini adalah upaya DLH Provinsi Lampung dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Siapapun pelaku usaha, perusahaan, yayasan yang tidak taat akan peraturan lingkungan hidup maka akan kami tertibkan demi menegakkan peraturan perundang-undangan. Keselamatan jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya adalah segala-galanya," tegas Tim PPLH DLH Provinsi Lampung di lokasi penyegelan.
Pesan untuk Pelaku Usaha
Kasus Bukit Langgar ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha di Provinsi Lampung. Jangan bermain-main dengan izin dan keselamatan warga.
DLH Provinsi Lampung menegaskan, pengawasan akan terus diperketat sesuai amanat Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif. (zal/inilampung)