 |
PTPN IV Regional VII menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Foto: Ist. |
INILAMPUNGCOM – PTPN IV Regional VII menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula Kejati Sumatera Selatan, Rabu (11/11/2026).
Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan mengatakan, kerja sama tersebut merupakan MoU pertama antara PTPN IV Regional VII dan Kejati Sumatera Selatan. Kesepakatan itu menindaklanjuti arahan direksi setelah sebelumnya PTPN menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung.
Menurut Denny, kerja sama serupa diharapkan dapat diperluas hingga tingkat kejaksaan negeri dan manajer kebun sehingga pendampingan hukum dapat menjangkau kegiatan operasional perusahaan.
PTPN IV Regional VII mengelola perkebunan kelapa sawit di Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Khusus di Sumatera Selatan, perusahaan mengoperasikan enam kebun dan dua pabrik kelapa sawit (PKS) yang tersebar di Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, dan Empat Lawang.
Denny mengatakan, pengelolaan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan target produksi dan kinerja, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum dalam setiap kebijakan dan keputusan operasional.
Karena itu, perusahaan membutuhkan pendampingan dan pertimbangan hukum, termasuk pendapat hukum (legal opinion), untuk memastikan setiap keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumatera Selatan Nurcahyo J.M. mengatakan, sektor perkebunan memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaannya juga menghadapi sejumlah persoalan hukum, terutama terkait aset pertanahan, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, serta pengadaan barang dan jasa.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dapat memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada perusahaan negara sesuai kewenangannya.
Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pendampingan untuk mewakili kepentingan hukum perusahaan dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan mekanisme yang berlaku.
Nurcahyo mengapresiasi kerja sama tersebut. Ia berharap pendampingan hukum dapat membantu PTPN IV Regional VII mengantisipasi potensi sengketa dan persoalan hukum dalam pengelolaan perusahaan.(mfn/rls)