Oleh: M. Shobir Toyyib | Dewan Penasihat Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang
Perhatian serius pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi merupakan momentum penting bagi kebangkitan gerakan koperasi Indonesia. Kebijakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat, membangun kemandirian desa, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kehadiran KDMP tentu patut diapresiasi. Namun, di balik besarnya harapan terhadap program tersebut, terdapat persoalan mendasar yang perlu memperoleh perhatian bersama: apakah pembangunan koperasi telah diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan kesadaran kolektif masyarakat tentang hakikat koperasi?
Pertanyaan ini penting, karena koperasi bukan sekadar bangunan, badan hukum, unit usaha, ataupun instrumen penyaluran program pemerintah. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi ekonomi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan koperasi tidak cukup diukur melalui jumlah koperasi yang terbentuk, fasilitas yang dibangun, atau besarnya modal yang dikucurkan. Lebih jauh, keberhasilan harus dilihat dari kemampuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun kemandirian masyarakat.
Mengembalikan Koperasi pada Jati Dirinya
Salah satu tantangan perkoperasian Indonesia dewasa ini adalah bagaimana mengembalikan koperasi kepada
jati dirinya. Dalam perjalanan sejarahnya, koperasi lahir sebagai jawaban atas ketimpangan ekonomi dan keterbatasan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi.
Koperasi dibangun bukan semata-mata untuk mengumpulkan modal dan mengejar keuntungan, melainkan untuk menghimpun kekuatan masyarakat melalui semangat saling membantu dan saling menguatkan.
Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, koperasi memiliki posisi strategis, karena menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sekaligus pelaku utama pembangunan ekonomi.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara koperasi dengan badan usaha yang semata-mata berorientasi pada
akumulasi keuntungan.
Dalam koperasi, anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa, sedangkan keberhasilan usaha harus memberikan manfaat bagi anggota dan lingkungannya.
Karena itu, penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan manajerial. Penguatan nilai, ideologi, etika, dan kesadaran berkoperasi harus menjadi fondasi utama.
TOT Instruktur: Lebih dari Sekadar Transfer Pengetahuan
Dalam konteks tersebut, Pelatihan Training of Trainers (TOT) bagi instruktur atau pelatih koperasi memiliki arti yang sangat strategis. TOT tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk menghasilkan tenaga pengajar yang mampu menyampaikan materi perkoperasian. Lebih dari itu, TOT harus menjadi wahana pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas intelektual, keterampilan profesional, integritas moral, serta komitmen sosial untuk menggerakkan perubahan dalam kehidupan perkoperasian.
Instruktur koperasi perlu memiliki dua kompetensi utama yang saling melengkapi.
Pertama; kompetensi teknis perkoperasian, meliputi pemahaman tentang kelembagaan, manajemen usaha, administrasi, keuangan, kewirausahaan, digitalisasi, pengawasan, dan pengembangan jaringan usaha.
Kedua; kompetensi ideologis dan sosial, yaitu kemampuan memahami nilai-nilai dasar koperasi, membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan partisipasi anggota, mengembangkan solidaritas, serta menggerakkan pemberdayaan masyarakat.
Kedua kompetensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Penguasaan teknis tanpa pemahaman nilai dapat melahirkan pengelolaan koperasi yang mekanistis dan kehilangan orientasi sosialnya. Sebaliknya, pemahaman nilai tanpa kemampuan manajerial dapat menyebabkan koperasi sulit berkembang dan tidak mampu bersaing dalam dinamika ekonomi modern.
Oleh sebab itu, instruktur harus bertransformasi dari sekadar pengajar menjadi pendidik, fasilitator, motivator, dan agen perubahan sosial.
Instruktur bukan hanya mengajarkan bagaimana koperasi dikelola, tetapi juga menanamkan pemahaman mengapa koperasi harus tumbuh, untuk siapa koperasi dibangun, dan bagaimana koperasi dapat menjadi kekuatan pemberdayaan masyarakat.
Tiga Dimensi Penguatan Koperasi
Menurut hemat penulis, penguatan koperasi Indonesia perlu dibangun melalui tiga dimensi yang saling berkaitan.
Pertama; dimensi ideologis dan nilai.
Koperasi harus memiliki fondasi nilai yang kuat. Semangat kekeluargaan, gotong royong, demokrasi, kesetaraan, solidaritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi budaya organisasi. Nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam anggaran dasar atau disampaikan dalam pelatihan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan koperasi sehari-hari.
Kedua; dimensi kelembagaan dan profesionalitas.
Koperasi membutuhkan tata kelola yang sehat, transparan, akuntabel, dan profesional. Pengurus harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial. Pengawas harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan bertanggung jawab. Karyawan harus memiliki kompetensi kerja yang memadai, sedangkan anggota harus memahami hak, kewajiban, dan perannya sebagai pemilik koperasi.
Ketiga, dimensi pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Koperasi harus mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperluas kesempatan usaha, memperkuat posisi tawar produsen kecil, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Koperasi tidak boleh tumbuh sebagai lembaga yang hanya berorientasi pada aktivitas bisnis internal, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi masyarakat.
Ketiga dimensi tersebut merupakan satu kesatuan. Nilai menjadi fondasi, kelembagaan menjadi instrumen, sedangkan pemberdayaan menjadi orientasi dan tujuan.
KDMP: Jangan Hanya Bangun Koperasi
Kehadiran KDMP merupakan peluang besar untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan. Namun, program yang memiliki cakupan nasional dan dukungan kebijakan pemerintah ini juga membutuhkan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama; jangan sampai pembentukan koperasi lebih menonjolkan aspek kuantitas daripada kualitas.
Koperasi yang dibentuk harus benar-benar tumbuh dari kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.
Kedua; jangan sampai koperasi hanya menjadi pelaksana kebijakan atau kepanjangan tangan program pemerintah. Dukungan pemerintah sangat diperlukan, tetapi kemandirian, demokrasi, dan partisipasi anggota harus tetap menjadı karakter utama koperası.
Ketiga; pembangunan infrastruktur dan dukungan permodalan harus diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Gedung dan fasilitas usaha tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan koperasi.
Dibutuhkan pengurus yang kompeten, pengawas yang berintegritas, karyawan yang profesional, serta anggota yang aktif dan memiliki kesadaran berkoperasi.
Keempat; pengembangan usaha KDMP harus mempertimbangkan potensi ekonomi, karakteristik sosial, kebutuhan, dan keunggulan masing-masing desa atau kelurahan. Jangan sampai model usaha yang seragam justru mengabaikan keragaman potensi lokal.
Dengan demikian, KDMP harus diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, partisipatif, dan berkelanjutan. Keberadaannya harus mampu memperkuat hubungan ekonomi antara produsen, konsumen, petani, pelaku UMKM, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Sinergi Pemerintah, Dekopin, dan Gerakan Koperasi
Transformasi perkoperasian tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara Kementerian Koperasi, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di tingkat pusat maupun wilayah, lembaga pendidikan, serta seluruh unsur gerakan koperası.
Kementerian Koperasi diharapkan tidak hanya berperan dalam menyusun regulasi dan mendorong pembentukan koperasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembinaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kualitas kelembagaan.
Dekopin perlu memperkuat kembali perannya sebagai wadah gerakan koperasi, pusat pendidikan dan advokasi, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran serta memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi.
Sementara itu, para pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota koperasi harus menempatkan diri sebagai bagian penting dari proses transformasi tersebut.
Pengurus harus membangun kepemimpinan yang amanah dan profesional. Pengawas harus memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan. Karyawan harus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan. Anggota harus aktif berpartisipasi, menggunakan layanan koperasi, mengawasi jalannya organisasi, dan menjaga semangat kepemilikan bersama.
Di sinilah instruktur dan pelatih koperasi mempunyai posisi penghubung yang sangat penting. Mereka harus mampu menerjemahkan kebijakan dan nilai-nilai perkoperasian ke dalam pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan tindakan nyata di tingkat masyarakat.
Menyiapkan Masa Depan Gerakan Koperasi
Pada akhirnya, masa depan KDMP dan gerakan koperasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan pemerintah, melainkan juga oleh kualitas manusia yang menggerakkannya. Karena itu, TOT instruktur koperasi harus ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat dan pemenuhan jumlah tenaga pelatih. Harus ada tindak lanjut berupa pendampingan, pengukuran kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengembangan jaringan instruktur yang berkelanjutan.
Pemerintah bersama Dekopin dan lembaga terkait perlu membangun sistem pendidikan dan pelatihan koperasi yang terstruktur, berjenjang, kontekstual, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Instruktur juga perlu dibekali kemampuan memahami persoalan sosial ekonomi di wilayah tugasnya agar
materi pelatihan tidak berhenti sebagai teori, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan koperasi.
Koperasi yang kuat bukan hanya koperasi yang memiliki modal besar, tetapi koperasi yang memiliki anggota yang berdaya, pengurus yang amanah, pengawas yang berintegritas, karyawan yang profesional, serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk tumbuh dan maju bersama.
Sudah saatnya kita mengubah orientasi: dari sekadar membentuk koperasi menjadi membangun gerakan koperasi; dari sekadar melatih tenaga pengajar menjadi melahirkan agen perubahan; dan dari sekadar mengejar pertumbuhan usaha menjadi mewujudkan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat.
Inilah tantangan sekaligus peluang besar bagi kebangkitan koperasi Indonesia. KDMP harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali roh koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat, bukan sekadar menjadi program kelembagaan pemerintah.
Sebab, pada hakikatnya, koperasi bukan hanya tentang bagaimana masyarakat berusaha bersama, melainkan tentang bagaimana masyarakat membangun kekuatan, kemandirian, dan masa depan bersama. (**)

