-->
Cari Berita

Breaking News

Denny :Usulan Cawapres Bisa Batàl, Presiden Perlu Hati-Hati

Dibaca : 0
 
INILAMPUNG
Sabtu, 21 November 2026

Denny Indrayana

INILAMPUNGCOM --- Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi melanggar undang-undang.

​Menurut Denny, potensi pelanggaran hukum itu muncul jika Presiden Prabowo Subianto baru mengajukan usulan dua nama calon wakil presiden paling lambat pada 25 November 2026. Ia berpandangan, tenggat waktu tersebut keliru karena tidak sesuai dengan aturan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

​"25 November (2026) itu adalah 14 hari kalender. Bukan hari kerja. Jadi salah," kata Denny melalui kanal YouTube pribadinya, @dennyindrayana99, Jumat (20/11/2026).

​Denny menjelaskan, aturan hukum membedakan definisi antara hari kalender dan hari kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 1 Angka 22 Tata Tertib MPR.

​Berdasarkan perhitungannya, jika sidang MPR tetap digelar pada 9 Desember 2026 dengan mengecualikan hari Sabtu dan Minggu, maka batas akhir Presiden menyerahkan nama calon seharusnya jatuh pada Kamis (19/11/2026).

​"Kamis kemarin itu paling lambat Presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR," ujar Denny.

​Ia mengingatkan, kekeliruan teknis terkait penghitungan hari tersebut dapat berdampak serius secara ketatanegaraan. Menurutnya, cacat prosedur berisiko membuat hasil pemilihan wakil presiden digugat dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

​"Konsekuensinya kalau digugat ke PTUN, karena salah secara prosedur, wakil presiden yang nanti terpilih dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara," tutur Denny.


​Usulkan penjadwalan ulang

​Untuk menghindari potensi cacat hukum tersebut, Denny menyarankan agar MPR mengundur jadwal sidang paripurna dan menyesuaikannya dengan tenggat waktu 14 hari kerja sejak Presiden mengirimkan surat usulan nama calon.

​Meski demikian, ia menekankan bahwa penjadwalan ulang tersebut tetap harus memperhatikan batas maksimal 60 hari kerja sesuai ketentuan konstitusi.

​"Sidang paripurna MPR-nya diundur, menyesuaikan dengan jangan sampai melanggar waktu 14 hari kerja. Sepanjang tidak melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari yang ditetapkan oleh undang-undang dasar," kata Denny.

​Sebagai informasi, kursi Wakil Presiden RI mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).

​Merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi. (kgm/dbs)

LIPSUS