 |
| Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat dengan agenda pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap Ranperda APBD Perubahan. |
INILAMPUNG, Krui -- Fraksi-fraksi di DPRD Pesisir Barat menyampaikan sejumlah saran dan kritik terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun 2022 kabupaten setempat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Dewan setempat pada Kamis (8/09/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pesisir Barat Agus Cik. Dihadiri oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Pesisir Barat A Zulqoini Syarif. Juga dihadiri anggota DPRD Kab.Pesisir Barat, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Lambar-Pesibar.
Dalam pengantarnya Ketua DPRD Pesisir Barat selaku pemimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan APBD Kab.Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna pada hari Rabu 07 September 2022 kemarin, oleh karena itu selanjutnya telah dilakukan pembahasan oleh DPRD Kab Pesisir Barat
“Dalam pembahasan, DPRD memandang masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan, oleh karena itu dalam rapat paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD akan akan menyampaikan pandangan umumnya,” kata Agus Cik.
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi di sampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi.
Juru bicara Fraksi Nasdem Nazrul Arif menyampaikan 5 pandangan umum diantaranya Dalam perencanaan dan penganggaran, fraksi nasdem berharap bahwa program –program yang dialokasikan adalah program yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat .
Juru bicara Fraksi PDIP Erwin Guestom Menyampaikan 6 Pandangan Umum diantaranya Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah mengkaji dan mencari solusi terkait Permasalah Kendaraan Dinas (randis) yang mana dalam pengawasan kami bahwa adanya penunggakan pajak kendaraan, sehingga dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dan Langkah kedepan sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
Juru bicara Fraksi PKB H.Liswandi menyampaikan 8 pandangan umum diantaranya Mengusulkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 5 miliar
untuk BUMD agar dikaji ulang supaya tepat guna.
Juru bicara Fraksi Demokrat Muhammad Towil menyampaikan 5 pandangan umum diantaranya Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah memperhatikan sektor Pendidikan berkenaan dengan SD N 109 Krui Pekon Cahya Negeri Kecamatan Lemong yang sudah Ambruk agar Pemerintah Daerah mewancanakan Gedung baru.
Juru bicara Fraksi Gerindra, PAN Rohan Efendi menyampaikan 4 pandangan umum diantaranya Fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan catatan dalam efektifitas anggaran perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu agar anggaran tidak hanya sekedar terserap namun memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah serta memberi stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
Dan terakhir juru bicara GOLKAR, PERINDO M. Syahrudin menyampaikan 2 pandangan umum diantaranya Terhadap pengeluaran penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp5 miliar, kami Fraksi Golkar – Perindo meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat digunakan BUMD untuk apakah anggaran dana tersebut? Kemudian kami Fraksi Golkar - perindo menyarankan penyertaan modal terhadap Bank Lampung.
Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan jawaban Bupati Pesisir Barat atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Pesisir Barat pada hari Jum'at 09 September 2022. (Eva)