INILAMPUNG.COM -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane memprediksi akan terjadi pergantian para menteri.
Neta menyebut, telah mengumpulkan banyak sumber , baik darin Istana dan kalangan kepolisian.
"Akan ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti," kata Neta S. Pane,kepada redaktur inilampung Farid Umpu di Jakarta Kamis (20/8).
Yang jadi pertanyaan menjelang reshuffle kabinet ini adalah, ada apa dengan Program Cadangan Ketahanan Pangan yang dipercayakan Jokowi kepada Prabowo?
Apakah ini pertanda pada reshuffle ini Prabowo akan digeser menjadi Menteri Pertanian.
Sebab berkaitan dengan rencana reshuffle itu beredar kabar bahwa setelah digantikan Jenderal Andhika Prakasa, Panglima TNI Hadi Tjahjono akan menjadi Menteri Pertahanan, meski ada pula yang menyebutkan yang bersangkutan akan menjadi Menteri Perhubungan.
Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Perancis,. "Tetapi Preisdem Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet, kata Neta lagi.
Nama nama baru wajah lama disebut sebut pula akan masuk ke kabinet hasil reshuffle, seperti AHY putra mantan Presiden SBY dan mantan Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno.
Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini.
Dari info yang diperoleh IPW, sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18. Di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dll. PDIP disebut sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI.
Dalam reshuffle kali ini, kata Neta S Pane, Presiden Jokowi kecewa dengan anak anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet, sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka.
Pasca Pandemi Covid-19 dan new normal akan dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kinerja jajaran pemerintahannya. Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia.(faridumpu/inilampung)