 |
| M. Alzier Dianis Thabranie (ron/inilampung) |
Menurut dia, turun drastisnya PAD dibandingkan tahun 2024 dengan jarak Rp700-an miliar, bukan hal lumrah. Bahkan Pemprov Lampung sampai dua kali memperpanjang program pemutihan PKB dan BBNKB.
Apalagi kata Alzier terkait anjloknya PAD di 2025 ini? Berikut petikan wawancara inilampung.com, Selasa (6/1/2025) petang:
Anda sepertinya cukup serius mengikuti perkembangan berita mengenai turunnya PAD, apa yang menarik buat Anda?
Begini lo. PAD itu kan fondasi buat wujudin program pembangunan. Kalau fondasinya nggak sesuai harapan, mau nggak mau memengaruhi terwujudnya program yang sudah dirancang Gubernur dan jajarannya.
Pas tahu PAD turun, apa reaksi Anda?
Prihatin tentu saja. Saya pertama kali baca soal ini hari Sabtu siang. Prihatin dan nimbulkan pertanyaan juga buat saya.
Apa pertanyaan itu?
Masa iya turunnya sampai Rp700-an miliar. Padahal kan nggak kurang-kurang Gubernur Mirza ngedorong Bapenda buat bisa dapetin PAD dengan maksimal.
Yang Anda tahu, apa saja dorongan Gubernur buat Bapenda bisa mendulang PKB sebanyak-banyaknya?
Itu, waktu program pemutihan diperpanjang sampai dua kali. Ini kan legacy yang luar biasa. Setahu saya, belum pernah ada Gubernur sebelum Mirza yang memperpanjang program pemutihan sampai dua kali.
- BERITA TERKAIT:
- PAD Lampung Jeblok Berat: Turun Rp710 Miliar
- Buntut Jeblok Berat di 2025: Mirza Suruh OPD Mikir Cari Potensi PAD
- PAD Lampung Jeblok, DPRD Akan Panggil Bapenda dan BPKAD
Selain Itu ?
Banyak gerai-gerai baru yang dibuka. Yang terakhir di Lampung Timur beberapa waktu lalu. Ditambah sistem digitalisasi juga.
Belum lagi sarana di samsat ya?
Nah, ini juga. Pelayanan publik kesamsatan kan sudah banyak betul. Kantor pelayanan samsat aja ada 15, samsat UPC ada tiga, samsat mall ada empat, satu samsat kontainer, samsat keliling 19, dua samsat desa, ditambah kerja sama dengan 277 BUMDes. Itu data awal tahun 2025 ya. Saya kira sekarang sudah nambah jumlahnya. Kan luar biasa itu sarana prasarana yang ada.
Sepertinya Anda konsen ke perolehan PKB, kenapa?
Lah, kata Kepala Bapenda kan PKB itu tulang punggung PAD, jadi ya wajar kalau lebih jadi perhatian. Kalau tulang punggung kita remuk, duduk aja sudah nggak bisa kan. Analoginya begitu.
Tapi kata Kepala Bapenda sebenarnya perolehan PKB lebih dari tahun 2024 kemarin, tapi karena ada opsen pajak jadi yang masuk kas pemprov hanya mendekati Rp692 miliar. Tanggapan Anda?
Itu namanya ngeles. Soal opsen pajak itu kan hanya beda pola pembagian ke kabupaten/kota saja. Dulu di-full semua di pemprov baru jadi dana bagi hasil. Sekarang langsung masuk ke kas kabupaten/kota. Itu kan hanya pola, substansinya yang masuk ke kas pemprov berapa, kan itu mestinya yang jadi ukuran.
O iya, Anda tadi bilang begitu baca berita PAD Pemprov Lampung tahun 2025 jeblok, langsung prihatin. Memang kenapa?
Nah, pertanyaan ini saya demen. Tahu nggak kalau selama ini insentif yang diterima pegawai Bapenda itu puluhan miliar setahunnya.
Oh ya, bisa Anda jelaskan?
Ya bisalah, saya kan punya datanya. Tahun 2024 lalu, insentif buat pegawai Bapenda totalnya Rp65,2 miliar. Hanya beda Rp5 miliaran sama gaji dan tunjangan anggota DPRD Lampung. Kalau Dewan angkanya Rp67,6 miliar.
Anda yakin tahun 2024 lalu pemprov keluarkan dana insentif buat pegawai Bapenda sampai Rp65,2 miliar?
Yakinlah. Itu ada di Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2024. Ditandatangani Gubernur Mirza. Nggak asal aja saya ngomong ini. Kalau nggak percaya, buka aja Buku I-nya.
Karena sudah dapet insentif puluhan miliar tapi hasil kerja tidak mencapai target ya yang buat Anda prihatin?
Iya, bener itu. Bayangin, uang pajak rakyat puluhan miliar jadi insentif pegawai, sarana prasarana diurus berlebih-lebih, masih juga nggak bisa menuhi target. Berarti kan ada masalah serius di Bapenda sebagai koordinator pendapatan daerah.
Kalau menurut Anda, masalah utamanya dimana?
Di sumber daya manusia atau SDM-nya. Kualitas pegawainya. Dari ratusan pegawai Bapenda, yang bener-bener paham dengan tugas dan fungsinya paling tinggi hanya 25%.
Jadi yang 75%-nya bagaimana?
Mereka masuk ke Bapenda hanya ngincer insentifnya. Repotnya, bos-bos yang ngatur penempatan pegawai juga nggak mau pelajari pegawai yang mau masuk Bapenda.
Ada info, yang bisa jadi pegawai Bapenda harus punya backing kuat, Anda mendengar juga?
Itu sudah bukan rahasia lagi. Dan yang begituan karena pegawai itu nggak punya kemampuan dalam urusan perpajakan dan sebagainya.
Jadi soal SDM yang pertama kali harus dievaluasi, begitu?
Iya begitu. Saya minta kepada Gubernur Mirza untuk mengevaluasi. Pertahankan yang benar-benar punya kemampuan. Bukan karena titipan. Ini kalau mau Bapenda ke depan lebih baik kinerjanya.
Anda optimis kalau SDM dievaluasi bisa bagus ke depannya?
Iya, optimis saya. Sebab mau sebagus apapun program, semua kembali pada kemampuan SDM yang nanganinya. Kalau kualitas SDM-nya rendah ditambah motivasinya hanya buat dapet insentif, ya nggak bakal ada perubahan pendapatan asli daerah ke depannya.
Itu sebabnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Bapenda dibawah 30% ya?
Bener itu. Masyarakat mengeluhkan pelayanan samsat-samsat. Kita tahulah soal itu. Bahkan ada perguruan tinggi swasta yang melakukan survei, hasilnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pegawai Bapenda hanya 28%. Saya kira Gubernur tahu soal jeleknya pelayanan Bapenda ini.
Adakah pesan Anda buat Gubernur Mirza?
Mumpung masih tahun pertama, lakukan evaluasi total SDM yang ada di Bapenda. Tutup pintu buat SDM-SDM titipan yang tidak berkemampuan. Jujur, dengan tidak tercapainya target PAD ini, saya kasihan sama Gubernur Mirza.
Kenapa..?
Kebaikan dan kepercayaannya sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi mereka. (kgm-1/inilampung)